PGRI Dukung Kebijakan Pemprov Kalbar Batalkan Pembukaan Sekolah

Ketua PGRI Kalbar, Prof Samion.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalbar, Prof Samion mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar membatalkan membuka sekolah SMA/SMK sederajat awal Agustus ini. Sejak awal, PGRI belum melihat kondisi memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka.

“Sejak awal hingga sekarang, kita memang belum melihat kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, karena risikonya terlalu besar,” kata Prof. Samion kepada insidepontianak.com, Sabtu (1/8/2020).

Bacaan Lainnya

Untuk saat ini, Samion meminta semua pihak bersabar, dan bersama-sama memahami kondisi. Terutama orang tua yang berteriak agar anaknya dapat kembali sekolah. Dia mengigatkan agar kesehatan anak tetap menjadi perhatian utama.

“Untuk itu kita ingatkan agar orang tua yang anaknya sekolah, mau anaknya lancar atau terkena risiko kesehatan yang fatal. Untuk itu masalah kesehatan saat ini nomor satu yang harus diperhatikan semua pihak, sambil menunggu vaksin ditemukan dan kondisi benar-benar aman,” ungkapnya.

Samion tak memungkiri banyak permasalahan dalam proses belajar mengajar daring. Utamanya kondisi ekonomi masyarakat, dan infrastruktur pendidikan. Untuk itulah Pemerintah harus memberikan dukungan agar proses pembelajaran daring dapat dimaksimalkan saat ini.

“Begitu juga guru harus ada inovasi agar proses pembelajaran dari bisa disampaikan kepada anak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa SMA/SMK sederajat di Kalbar batal masuk sekolah awal Agustus ini. Pasalnya dari hasil swab nasofaring terhadap para guru dan tenaga pendukung di beberapa sekolah di sejumlah kabupaten kota, ada tiga di antaranya yang positif Covid-19.

Sebelumnya, Pemprov Kalbar mewacanakan akan kembali membuka sekolah 3 Agustus 2020. Kewenangan SMA/SMK sederajat, memang ada di tingkat Pemerintah Provinsi.

Dimulainya proses belajar mengajar ini hanya untuk wilayah dengan zona hijau penyebaran Covid-19. Atau wilayah tanpa kasus dan diprediksi tak terdampak kasus.

“Setelah diperiksa, dari beberapa sekolah ada beberapa guru yang positif Covid-19. Ini yang jadi salah satu alasan kita belum melaksanakan sekolah secara tatap muka,” kata Kadis Kesehatan Kalbar, Harisson, Minggu (1/8/2020).

Dia menerangkan, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan, Menteri Dalam Negeri, hanya zona hijau yang boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Untuk melaksanakan proses belajar mengajar ini, selain zona hijau, ada persyaratan lain yaitu dapat izin Kemenag atau Pemeritah Daerah.

“Satuan pendidikan memenuhi syarat protokol kesehatan, kemudian persetujuan orang tua, jadi orang tua harus memberikan persetujuan,” katanya.

Persiapan untuk dimulainya sekolah sejatinya sudah dilakukan pemerintah dua pekan belakangan. Dinkes Kalbar dan kabupaten kota telah melaksanakan swab pada guru dan rapid test kepada murid di beberapa sekolah.

Hingga kini, Kalbar memiliki 28 kasus positif Covid-19 dengan 25 kasus di antaranya berada di Kubu Raya. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *