Gubernur Sutarmidji Sampaikan Nota Penjelasan KUA-PPAS Perubahan 2020 ke DPRD Provinsi Kalbar

SERAHKAN - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan Nota Penjelasan KUA-PPAS Perubahan 2020 kepada Ketua DPRD Kalbar, M Kebing dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (6/8/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Provinsi Kalbar gelar paripurna penyampaian nota penjelasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Kamis (6/8/2020). Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L. Dihadiri empat tiga pimpinan, dan seluruh ketua fraksi-fraksi, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam penjelasan, Gubernur Sutarmidji menyampaikan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun perubahan KUA-PPAS.

Bacaan Lainnya

“Yang kemudian disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD,” katanya.

Tujuan penyusunan KUA-PPAS APBD itu kata Gubernur Sutarmidji, pertama, untuk merumuskan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan. Baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah, yang akan diperoleh Pemerintah Provinsi Kalbar berdasarkan hasil capaian sampai dengan semester pertama.

Kedua, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja. Baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, disertai dengan hal-hal yang mendasarinya.

Ketiga, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, disertai asumsi yang mendasarinya.

Keempat, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan, di antaranya meliputi penyertaan modal. Dampak Covid-19 telah membuat penurunan kondisi makro ekonomi daerah.

Hal itu otomatis pula membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar 2020 yang semula ditargetkan Rp6.332.879.812.235.33 turun menjadi Rp5.741.565.811.622.69.

Selain itu, dana perimbangan bersumber dari transfer Pemerintah Pusat, semula sebesar Rp3.643.926.999.00 turun menjadi Rp3.524.735.611.800.00.

Pendapatan daerah yang sah semula Rp2.020.454.000.00 naik menjadi Rp5.127.593.000.00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya dana hibah Pemerintah Pusat melalui program READSi.

Selanjutnya alokasi belanja semula ditarget Rp6.582.879.812.235.00 turun menjadi Rp6.268.827.951.319.86. Meliputi belanja tidak langsung semula dialokasikan sebesar Rp3.309.234.918.190.21 naik menjadi Rp3.768.330.758.732.03. Belanja langsung semula dialokasikan sebesar Rp3.273.635.894.045.12 turun menjadi Rp2.500.489.192.586.83.

“Belanja langsung yang dilaksanakan perangkat daerah fokus pada pemulihan ekonomi melalui pola padat karya,” ucapnya.

Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L memastikan nota penjelasan Gubernur tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2020 akan segera ditindaklanjuti DPRD Provinsi Kalbar untuk segera dibahas. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *