Bebby Nailufa: Pontianak Harus Miliki Data Masyarakat Miskin

RAPAT - Komisi II DPRD Pontianak tengah rapat kerja membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS APBD kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dengan Bappeda Pontianak di Kantor DPRD Pontianak, Senin (10/8/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa meminta Pemerintah Kota Pontianak memiliki data mandiri masyarakat miskin. Data ini penting agar segala jenis bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. Selama ini, menurutnya, Pemkot masih bergantung pada data Badan Pusat Statistik.

“Menjadi keinginan kita Kota Pontianak punya data mandiri, sehingga ke depan semua terkoneksi secara baik. Melalui KTP chip kartu ini berfungsi maksimal untuk semua data kependudukan si pemilik,” katanya usai rapat kerja membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS APBD kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dengan Bappeda Pontianak, Senin (10/8/2020).

Bacaan Lainnya

Ketiadaan data tersebut membuat bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap tidak tepat sasaran. Belum lagi sejumlah program subsidi yang gelontorkan pemerintah. Misalnya untuk masalah gas elpiji 3 kilogram.

Belum lagi urusan kemiskinan tersebut kerap mengorbankan perempuan dan anak-anak. Ambil contoh dalam antrean gas subsidi, kaum perempuan mendominasi. Saat ini, angka kemiskinan Kota Pontianak berada di kisaran 4,90 persen.

“Pemerintah perlu memperhatikan program pemberdayaan perempuan sehingga perempuan-perempuan yang berdampak ketika situasi ekonomi seperti ini, mereka tidak hanya berharap kepada seputar kerjaan pembantu rumah tangga, pelayan restoran, tukang cuci piring di restoran, atau SPG,” kata Ketua DPD Golkar Pontianak itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *