Sutarmidji: Anggaran Penanganan Covid-19 Masih Rp400 Miliar

TUNJUKKAN - Para pimpinan instansi menunjukkan nota kesepakatan Pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Dana Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, BPKP dan Polda Kalbar, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/8/2020). HUMPRO KALBAR

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan anggaran penanganan Covid-19 di Kalbar masih tersisa Rp400 Miliar. Dana itu dinilainya cukup hingga pandemi ini berakhir.

“Anggaran yang kita keluarkan paling besar adalah saat penyaluran beras kemarin 920 ton dengan anggaran Rp140 miliar. Kalau yang lainnya, bantuan sekitar Rp170 Miliar untuk beasisea mahasiswa luar Kalbar dan anggarannya masih sekitar Rp400 Miliar, masih cukup,” katanya usai penandatanganan nota kesepakatan Pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Dana Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Polda Kalbar, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/8/2020).

Bacaan Lainnya

Sutarmidji berharap tidak terjadi masalah dalam belanja untuk penanganan Covid-19 ini. Dia tidak ingin ada penyimpangan sekecil apa pun.

“Kerja sama ini untuk koordinasi, kalau sampai ada yang menyimpang dan menyebabkan kerugian negara, saya serahkan kepada penegak hukum. APIP harus proaktif, kita akan kawal kerja sama ini,” katanya.

Sementara Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar, Dikdik Sadikin mengatakan inti dari pertemuan ini adalah untuk penanganan Covid-19.

“Kita ingin membantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 ini,” ungkap Dikdik Sadikin.

Namun, BPKP melihat banyak hal. Salah satunya harus menjaga hal-hal yang bersifat koruptif atau hal-hal yang bersifat ada Tindak Pidana Korupsi (TPK).

“Kita upayakan semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan APIP daerah seperti Inspektorat untuk melihat dulu secara administratif. Kalau itu ada unsur TPK-nya baru kita serahkan kepada pihak penyidik dalam hal itu kejaksaan atau Polda,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *