Divonis Bebas, Pimpinan Jasindo Ucapkan Terima kasih kepada Majelis Hakim

KONFERENSI PERS - Sekretaris Perusahaan Jasindo, Cahyo Adi, saat konferensi pers yang digelar di Kantor Jasindo, Selasa (11/8/2020) pagi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Cahyo Adi mengucapkan terima kasih atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak yang telah memutus ketiga terdakwa tak bersalah dalam kasus klaim asuransi tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168. Keputusan Majelis Hakim dinilai telah memberikan rasa keadilan bagi industri asuransi Jasindo.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim PN Tipikor yang telah menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan,” ujar Sekretaris Perusahaan Jasindo, Cahyo Adi, saat konferensi pers yang digelar di Kantor Jasindo, Selasa (11/8/2020) pagi.

Bacaan Lainnya

Dalam putusan tersebut, ketiga terdakwa dinyatakan tak bersalah dan tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Bagi kami keputusan ini telah memberikan keadilan bukan hanya Jasindo tetapi juga bagi industri asuransi,” ungkapnya.

Sejak kasus ini bergulir, Cahnyo mengaku banyak rekan industri asuransi yang memberikan perhatian pada perkara ini. Sebab timbul kekhawatiran bahwa proses klaim dalam bisnis asuransi dibawa ke ranah pidana.

“Hal ini juga mengkhawatirkan kami sendiri,” jelasnya.

Kendati demikian, Jasindo sejak awal meyakini proses pembayaran klaim tenggelamya kapal Labroy 168 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur good corporate governance, dan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada JPU, dan ke depan kami akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran yang sangat berharga,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, empat terdakwa kasus korupsi klaim asuransi PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasondo) divonis bebas dalam kasus klaim asuransi tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Senin (10/8/2020) malam.

“Iya, bebas semua,” ujar Humas Pengadilan Negeri Pontianak, Maryono ketika dikonfirmasi insidepontianak.com, Selasa (11/8/2020).

Sementara itu, Kuasa Hukum Jasindo Arman Hanis mengatakan, putusan tersebut telah memastikan bahwa tiga kliennya tidak bersalah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dituntut dan didakwa Jaksa Penuntut Umum.

“Kemudian mereka bebas murni, dalam bahasa hukumnya vrispraak, karena tidak melakukan perbuatan seperti apa yang disangkakan dan didakwakan JPU,” terangnya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu langkah yang dilakukan JPU. Sebab sesuai dengan KUHAP, maka masih ada kesempatan untuk melakukan kasasi, karena putusan bebas murni ini tidak ada upaya banding.

“Menurut kami berdasarkan KUHAP JPU kemungkinan akan melakukan Kasasi. Kami juga akan melakukan kontra setelah menerima memori kasasi dari JPU,” ungkapnya.

Untuk diketahui, perkara korupsi klaim pembayan di asuransi PT Jasindo ini bermula dari klaim asuransi tenggelamnya Kapal Labroy 168 di Kepulauan Solomon pada 5 Oktober 2014 silam yang diajukan PT Pelayaran Bintang Kapuas Armada milik Sudianto alias Aseng. Namun, dalam perjalanannya penyidik Kejari Pontianak menemukan adanya modus tersembunyi dalam klaim premi asuransi tersebut yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,7 Miliar.

Atas kasus tersebut penyidik menetapkan tiga pejabat dari perusahaan asuransi pelat merah itu sebagai tersangka. Mereka adalah Thomas W mantan Kepala Cabang Jasindo Pontianak, Danang Saroso Kepala Divisi klaim asuransi Jasindo pusat, Ricky Tri Wahyudi Direktur Teknik, dan LN Jasindo Pusat serta Sudianto alias Aseng bos PT Pelayaran Bintang Kapuas Armada.

Selain itu dua dari empat terdakwa bahkan sempat di tahan Kejaksaan Kamis (8/8/2020) di Rutan Pontianak. Namun, keesokannya, keduanya dikeluarkan dari Rutan, karena adanya penangguhan penahanan.

JPU juga telah menuntut keempatnya hukuman penjara 1 tahun 7 bulan denda Rp100 juta dan subsider 3 bulan serta membayar biaya perkara Rp5 ribu. Keempatnya dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dengan melanggar pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *