DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Pansus Penjualan Aset Daerah

PEMBUKAAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar paripurna penyampaian laporan hasil kerja pansus penjualan aset milik daerah Pemprov Kalbar, Senin (10/8/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar paripurna penyampaian laporan hasil kerja pansus penjualan aset milik daerah Pemprov Kalbar, Senin (10/8/2020). Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kalbar M. Kening L, didampingi tiga Wakil Ketua yakni Prabasa Anantatur, Syarif Amin Muhammad dan Suriansyah. Selain itu paripurna juga dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, sedianya hari ini akan digelar pembahasan hasil rapat tim pansus. Namun ditunda lantaran hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui teleconferece ada beberapa hal yang belum lengkap.

Bacaan Lainnya

“Ada dua pandangan yang berbeda. Pertama apakah penilaian yang dilakukan sebelum ada persetujuan atau persetujuan dulu baru dimulai,” terangnya.

Selain itu, ada beberapa dokumen kepemilikan yang harus dilengkapi dalam penilaian. Untuk itulah, hasil konsultasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didorong agar semua berkas dilengkapi, dinilai, baru diusulkan.

“Jadi sampai ke DPRD tak ada masalah lagi. Bahasa kita clean and clear tidak ada masalah,” terangnya.

Legislator Dapil Sambas ini menjelaskan ada 17 aset yang diusulkan Pemerintah terdiri dari tanah dan bangunan. Salah satunya Taman Budaya.

“Taman budaya ini kita inginkan bangun suatu kantor yang baik. Termasuk tanah-tanah tidur yang tidak berfungsi lagi sehingga bisa dimanfaatkan betul-betul untuk pembangunan Jembatan Kapuas III,” ungkapnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini juga belum bisa memproyeksikan berapa anggaran yang didapat dari penjualan 17 aset tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan mendukung upaya yang dilakukan Pemprov.

“Kami insya allah akan mendukung program Pemerintah, karena pelepasan aset ini tidak bisa sembarangan karena di kemudian hari bisa masalah juga, makanya perlu konsultasi dengan Kementerian dan BPKP agar tak bermasalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, ada 17 aset daerah yang akan dilelang kepada pihak ketiga. Namun ada beberapa syarat yang belum lengkap, yakni dokumen kepemilikan dan standar harga dari apraisal.

“Intinya ditunda hari ini karena persyaratan yang diajukan Pemerintah Daerah belum lengkapi seluruhnya,” terangnya.

Norsan mengatakan 17 aset daerah tersebut, dinilainya tak digunakan lagi. Sehingga akan dimanfaatkan untuk hal yang produktif menyukseskan rencanan pembagunan yang akan dilakukan Pemprov Kalbar ke depan.

“Misalnya rumah yang sudah hancur, makanya kita lepas, supaya bisa masuk ke kas daerah,” ungkapnya.

Norsan mengatakan, salah satu rencana dari penjualan 17 aset tersebut adalah membangun gedung Bank Kalbar yang lebih representaf.
“Rencana salah satunya membangun Bank Kalbar yang direncanakan dibangun di dekat Taman Budaya. Salah satunya itu,” pungkasnya. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *