Polemik Tersus Ilegal, CV Juara Motor Dinilai Mempermainkan Pemda Ketapang

Peninjauan tersus ilegal CV Jaya Motor. (Fauzi/Insidepontianak.com)

KETAPANG, insidepontianak.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang meninjau langsung lokasi terminal khusus (tarsus) ilegal milik CV Juara Motor di bawah Jembatan Pawan 2, Selasa (11/8/2020). Kunjungan juga melibatkan instansi terkait, yakni Satpol PP, Dishub, Tata Ruang Dinas PUTR, Dinas Penanaman Modal serta Bagian Hukum Setda Ketapang.

Di lokasi itu, masih ditemukan satu unit tongkang yang tertambat. Hal ini menunjukkan pemilik tersus tidak mematuhi larangan Pemda. Tersus tersebut juga cuma dibongkar sebagian, di atas lantai bawah tarsus. Padahal sebelumnya pemilik berjanji akan membongkar sendiri tarsus itu.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh menilai, perbuatan pemilik Tersus ini merupakan tantangan terhadap pemerintah daerah. Pasalnya pemilik terkesan mempermainkan Pemda.

“Tahapan peringatan saya rasa sudah cukup dan hasil rapat kerja bersama dengan Asisten Setda Ketapang, Dishub, Satpol PP, Tata Ruang, Penanaman Modal dan Kabag Hukum barang ini wajib dibongkar,” terangnya.

Sholeh menyebutkan, alasan pembongkaran mandiri tidak dilanjutkan karena alat berat CV ini rusak. Tapi menurutnya hal itu bukan alasan yang bisa ditoleransi, sehingga pemilik dapat mengulur waktu.

“Ini terkesan mempermainkan Pemda, kami minta tujuh hari setelah hari ini, dermaga ini bisa dibongkar sendiri. Apa pun alasannya jika tidak dilakukan maka kami akan rekomendasikan ke Bupati Ketapang agar menginstruksikan dinas terkait untuk membongkar dan biayanya ditanggung oleh APBD,” tegasnya.

Jika sampai tujuh hari ke depan pemilik tidak membongkar, dan justru dieksekusi oleh Pemda, maka pihaknya juga akan merekomendasikan dan mendesak Pemda untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Karena pemilik seperti menantang, kami tidak peduli siapa pun membeking ini jika memang ada. Kami akan desak Pemda untuk melakukan gugatan hukum yang mana dari telaah hukum yang ada sesuai persoalan ini maka pemilik Tersus bisa dikenakan pidana dua tahun dan denda 300 juta,” ungkapnya.

“Bahkan dari hasil turun di lapangan kami melihat ada penggalian pasir di lokasi ilegal oleh pemilik Tersus yang diketahui tidak ada izin. Kami minta untuk dihentikan jangan sampai persoalan yang ada belum selesai lalu membuat persoalan baru,” katanya.

Sementara itu, salah satu anak pemilik Tersus ilegal, Eko tidak dapat memastikan kesiapan pembongkaran dalam sepekan ini. Pasalnya, alat berat milik mereka saat ini rusak.

“Saya mau koordinasikan dulu dengan bapak, sebab bongkar ini mestinya pakai alat sedangkan alat yang ada rusak dan belum diperbaiki dan ini perlu biaya,” ujarnya, berkilah.

Eko juga mengakui Tersus itu tidak memiliki izin. Dia juga mempertanyakan status Tersus lain yang mengantongi izin.

“Kalau di sini memang belum ada izin, nah saya juga mau tanya di mana saja yang ada izin. Sebab kami bingung banyak kapal ngeluh sandar di mana, dan kalau ada Tersus lain yang belum ada izin resmi tapi boleh aktivitas ya itu juga harus dibongkar,” pintanya. (fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *