KUA-PPAS Disepakati, Pokir Legislatif Mesti Mengacu Kebutuhan Masyarakat

Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Pemprov Kalbar tahun anggaran 2021, Rabu (12/8/2020). (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalbar menandatangani nota kesepakatan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pemprov Kalbar tahun anggaran 2021. Melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L didampingi tiga unsur pimpinan lainnya dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Rabu (12/8/2020).

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansyah menyebutkan, kebijakan umum anggaran itu meliputi  asumsi ekonomi makro Provinsi Kalbar di tahun 2021 mendatang. Adapun target pertumbuhan ekonomi dalam KUA-PPAS ABPD 2021 itu diproyeksikan tumbuh sebesar 5,25 persen.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan proyeksi KUA pertumbuhan ekonomi tersebut,  kita menyusun proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan tersebut kita asumsikan akan terjadi kenaikan paling tidak 5,61 persen,” jelasnya.

KUA-PPAS APBD 2021 yang telah disepakati legeslatif itu, akan menjadi dasar Pemprov Kalbar dalam menyusun rencana belanja dan pembiayaan di APBD 2021.

“Terhadap rencana belanja ini, tentu kita akan prioritaskan pertama; pembangunan infrastruktur, pembangunan pedesaan, dan pembangunan fasilitas umum,” terangnya.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyebutkan, KUA-PPAS yang telah disepakati pihak DPRD Kalbar tersebut merupakan cikal-bakal embrio RAPBD 2021.

“Dengan telah disepakati legislatif, maka pokok-pokok pikiran mereka (anggota DPRD Kalbar) sudah bisa disusun,” katanya.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran itu, akan disusun pihak eksekutif, melalui Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2021 mendatang.

“Untuk menyusun RKPD, dasarnya KUA-PPAS. Kita berharap ke depannya, Pokir legislatif benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat. Supaya terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah masyarakat setalah adanya Covid ini,” imbaunya.

Norsan menambahkan, postur KUA-PPAS APBD 2021, juga bakal memprioritaskan program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung, melalui penguatan UMKM.

“Kita akan menggerakan masyarakat supaya bisa mendapatkan hasil,” tutupnya. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *