DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS Perubahan, Suriansyah: APBD Perubahan Fokus Pembangunan Ekonomi Masyarakat

SERHAKAN - Penandatangan KUA-PPAS APBD Perubahan itu digelar melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, serta didampingi tiga unsur pimpinan lainnya, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Jumat (14/8/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalbar tandatangani nota kesepakatan penetapan Kebijakan Umum Aanggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2020. Penandatangan KUA-PPAS APBD Perubahan itu digelar melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, serta didampingi tiga unsur pimpinan lainnya, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Jumat (14/8/2020).

“KUA-PPAS ini merupakan perubahan APBD murni 2020. Karena ada perubahan dari kerangka ekonomi makro. Di mana pertumbuhan ekonomi dalam semester terakhir ini terjadi kontraksi atau minus. Maka APBD 2020 harus dikoreksi,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah diwawancarai usai Paripurna.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, beberapa koreksi yang disampaikan legeslatif terhadap APBD 2020 melalui perubahan itu yakni, pada penambahan biaya tidak terduga. Kemudian penambahan belanja tidak terduga yang digunakan untuk mengatasi Covid-19.

“Itu yang semula sudah dilakukan refokusing anggaran, itu diformalkan dalam APBD Perubahan ini. Kemudian, kita perlu mencadangkan biaya belanja tidak terduga untuk antisipasi karhutla. Itu juga harus kita antisipasi,” jelasnya.

Selain itu, di APBD Perubahan ini, beberapa kegiatan pembangunan yang dianggap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan didukung lewat anggaran perubahan untuk dilanjutkan.

Seperti pembangunan di pedesaan, harus dianggarkan kembali di APBD Perubahan tersebut. Karena pada saat yang lalu, anggaran itu digeser untuk penanganan Covid.

“Sekarang harus dikembalikan. Tujuannya supaya ada kegiatan ekonomi di desa. Bentuknya seperti program padat karya di desa-desa. Itu harus kita anggarkan,” jelasnya.

Adapun alokasi APBD Perubahan tersebut, akan diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD tahun 2019 senilai Rp577 Miliar.

“Tapi sebagian dana SiLPA itu, diperuntukan untuk bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum tersalurkan. Itu nilainya, kurang lebih Rp300 Miliar. Sisanya tentu untuk perubahan ini,” tutupnya.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menambahkan APBD Perubahan tetap difokuskan terhadap program peningkatan ekonomi masyarakat dan penanganan Covid-19.

“KUA-PPAS Perubahan ini, kita bergantung dengan SilPA. Kita fokuskan untuk kepentingan urgen. Terutama untuk mengatasi Covid-19 dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *