Polemik Usulan Rekomendasi Demokrat Melawi, Dadi Sunarya: Saya Sudah Mengikuti Aturan

Calon Bupati Melawi, Dadi Sunarya.

MELAWI, insidepontianak.com – Bakal calon Bupati Melawi, Dadi Sunarya enggan berkomentar lebih jauh terkait kisruh rekomendasi DPC Partai Demokrat di Pilkada Melawi yang mengusulkan Dadi Sunarya dan Klusen, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi 2020. Dia menyebut mekanisme pendaftaran telah dilakukannya sesuai aturan, hingga keluarnya rekomendasi.

“Itu masalah internal Partai Demokrat, saya tidak bisa campur,” kata Dadi Sunarya kepada insidepontianak.com, Selasa (18/8/2020).

Bacaan Lainnya

Dadi mengatakan telah mengikuti mekanisme sesuai aturan, mulai dari mendaftar dengan tingkat DPC, kemudian mengikuti wawancara yang dilaksanakan di tingkat DPD Partai Demokrat. Dirinya menyebut ada tiga bakal calon yang mendaftar yakni almarhum Firman Muntaco, Panji, dan dirinya.

Saat ini, SK Rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat telah diterimanya Juli lalu atas nama Dadi dan Kluisen. Demokrat Melawi memiliki satu kursi. Selain Demokrat, Dadi-Klusen juga telah diusung PAN, PDIP, PPP, Perindo, PKS, dan PKB.

“Total 15 kursi, syarat maju hanya enam kursi,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPC Demokrat Melawi, Bastian Suryadi melapor ke Dewan Kehormatan Partai, Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), dan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat. Dia merasa dirugikan dan dilecehkan dengan adanya surat rekomendasi DPC Demokrat Melawi yang mengusulkan nama calon Bupati, Dadi Sunarya dan calon Wakil Bupati, Kluisen di Pilkada Melawi 2020 dengan nomor 06/DPC.PD/MELAWI/VI/2020 tertanggal 18 Juli 2020. Dalam surat itu terdapat tanda tangan dirinya. Namun dia merasa tak pernah melakukan.

“Berkaitan dengan hal tersebut, saya selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Melawi dengan tegas menyampaikan merasa dirugikan dan dilecehkan baik sebagai pribadi maupun maupun jabatan sebagai sekretaris DPC,” katanya, Senin (17/8/2020).

Dia pun melayangkan surat ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang diteruskan ke Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua BAPILU tertanggal 10 Agustus 2020. Isinya, menyangkal surat rekomendasi nama calon bupati dan wakil bupati dan meminta penyidikan atas surat yang memalsukan tanda tangannya tersebut.

“Persoalan ini sudah saya sampaikan ke DPP melalui Dewan kehormatan, BPOKK dan BAPILU, untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai Peraturan Organisasi Partai Demokrat dan AD/ART Partai Demokrat,” katanya.

Dia pun turut menjelaskan sejumlah kejanggalan dalam surat rekomendasi itu. Sesuai aturan organisasi, dia merasa tak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

“Saya selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Melawi tidak pernah mengeluarkan Surat Usulan Rekomendasi apalagi menandatangani Surat Usulan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Melawi. Berarti tanda tangan saya dipalsukan,” katanya.

Dia meminta Ketua Umum melalui BPOKK menindaklanjuti pelanggaran ini dengan melakukan penyelidikan internal, dan memanggil pihak–pihak yang terlibat di dalamnya.

“Bisa jadi ini ada unsur pihak lain yang terlibat. Dengan Kejadian ini saya sebagai pribadi maupun selaku Sekretaris DPC merasa dilecehkan dan mendapat banyak pertanyaan yang bernada menyudutkan saya. Untuk itu saya minta persolan ini segera dituntaskan, dan apabila tidak dituntaskan saya akan menempuh jalur hukum,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *