Buat dan Edarkan Uang Palsu, Aparatur Desa di Sambas Ditangkap Polisi

RILIS - Polres Sambas merilis tangkapan kasus uang palsu di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Rabu (19/8/2020).

SAMBAS, insidepontianak.com – AML, seorang aparat desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ditangkap polisi karena nekat mencetak dan mengedarkan uang palsu (upal) pecahan Rp100 ribu. Upal tersebut digunakan pria yang menjabat Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan ini guna membayar honorium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2020.

“Uang palsu tersebut, digunakan untuk mengganti honororium dan insentif yang sebelumnya sudah diterima oleh pelaku dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi,” ujar Kapolsek Paloh, AKP Andi Eko Sutejo, Rabu (19/8/2020).

Guna memuluskan langkahnya, pelaku mencapurkan upal dengan uang asli. Barulah diserahkannya kepada para korban, sebagai penerima uang honorium dan insentif.

Dari hasil penyelidikan sementara, upal tersebut dicetaknya sendiri selama tiga hari berturut-turut, sejak 4 hingga 6 Agustus 2020. Aksi tersebut dilakukan di kediamannya di Dusun Peria, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

“Setelah semua jadi, Jumat (7/8/20) sekitar pukul 14.00 WIB, uang tersebut diedaran di Kantor Desa,” ungkapnya.

Sampai saat ini, sedikitnya 10 orang jadi korban. Dua diantaranya adalah Bendahara dan Kepala Desa. Berbekal laporan itulah, polisi bergerak meringkus pelaku.

Petugas juga melakukan penggeledahan di kediamannya, dan menemukan barang bukti berupa, 7 lembar uang rupiah asli pecahan Rp100 ribu, satu unit printer Epson, satu buah gunting kertas ukuran sedang, satu rim kertas, satu buah penggaris.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan lima lembar daftar penerimaan uang honorium, satu lembar bukti pencairan SPP tertanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp2.600.000, 1 lembar bukti pencairan SPP tertanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp21.020.000.

Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan petugas. Dia terancam dengan pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *