Delapan Fraksi DPRD Sepakat Bahas Rancangan APBD-P 2020 bersama Eksekutif

SALAMI - Wagub Kalbar, Ria Norsan menyalami anggota DPRD Kalbar usai pembacaan pandangan fraksi, Rabu (19/8/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Delapan Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat sepakat membahas rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2020 bersama dengan eksekutif. Pandangan ini disampaikan masing-masing fraksi dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi terkait nota penjelasan Gubernur terhadap perubahan APBD Kalbar tahun 2020 yang digelar, Rabu (19/8/2020).

“Kami menyetujui nota keuangan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalbar tahun anggaran dibahas lebih lanjut sesuai prosedur dan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” terang Ramli Rama, juru bicara fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar terhadap nota penjelasan Gubernur terhadap perubahan APBD Kalbar tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Kendati sepakat, fraksi PDIP Perjuangan meminta Pemprov melakukan inovasi dan terobosan guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai masih banyak potensi PAD yang belum maksimal dikelola, antara lain, tingginya angka kendaraan bermotor yang menunggak pajak, yang belum tertagih. Selain itu, pajak air permukaan juga belum diserap maksimal, maupun pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

“Untuk itulah, fraksi PDIP Perjuangan mendorong inovasi dan terobosan baru yang dilakukan Pemprov dalam memaksimalkan PAD khususnya pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” pintanya.

Sementara itu, Edy R Yacoup juru bicara fraksi Partai Golkar sepakat membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka pun akan memperdalam rancangan usulan eksekutif dalam rapat kerja dengan eksekutif.

“Sehingga kebijkan umum perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD-P) Provinsi Kalbar tidak keluar dari plafon anggaran,“ terangnya.

Sementara itu, Neneng juru bicara fraksi partai Demokrat Kalbar sepakat melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020.

“Kita sepakat membahas rancangan perbuahan APBD 2020 antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kalbar,” terangnya.

Sementara, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalbar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka meminta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 lalu tak terulang lagi di 2020 mendatang.

“Kami fraksi PAN berharap kejadian anggaran 2019 tidak terulang lagi SiLPA dengan alasan yang tidak rasional, contoh adanya pekerjaan yang tak terserap, padahal pekerjaan tersebut harusnya dapat terserap,” ujar Yuliani juru bicara fraksi PAN saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang nota penjelasan Gubernur terhadap perubahan APBD Kalbar Tahun 2020.

Yuliani meminta Pemprov segera melakukan evaluasi dalam peningkatan SDM di masing-masing Dinas. Selain itu, membuat perencanan terhadap jalan provinsi yang rusak akibat longsong dan banjir.

Dirinya menyadari terdapat pergeseran anggaran karena Covid-19. Dia pun meminta agar semuanya harus rill dan tepat sasaran dengan program peningkatakan ekonomi. Salah satunya memperkuat UMKM.

“UMKM harus diperkuat,” mintanya.

Kendati demikian, PAN juga sepakat dengan agar usulan rancangan APBD Perubahan 2020 dibahas bersama eksekutif dan legislatif.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *