Kajian ICW: Pemerintah Keluarkan Rp1,29 Triliun untuk Buzzer

ilustrasi.

JAKARTA, insidepontianak.com – Dari kajian baru Indonesia Corruption Watch (ICW), pemeritahan telah menggelontorkan dana Rp1,29 Triliun sepanjang 2014-2020 untuk aktivitas digital seperti media sosial dan influencer atau pendengung. Uang triliunan itu dipakai untuk sosialisasi kebijakan selama beberapa tahun terakhir.

Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan lembaganya telah melakukan penelusuran aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di masing-masing situs LPSE. Dari sana, ada total 34 kementerian, lima LPNK, dan dua institusi penegak hukum–Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI–yang ditelusuri oleh lembaganya. Penelusuran anggaran dilakukan pada periode 2014 hingga 2018.

“Pengumpulan data 14-18 Agustus lalu. Beberapa kata kuncinya seperti: media sosial/social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, Youtube,” kata Egi sebagaimana dikutip dari Tirto.id, Jumat (21/8/2020).

ICW menemukan bahwa total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah sebesar Rp1,29 triliun, dengan total 133 paket pengadaan.

Rinciannya, dua paket senilai Rp609 juta di 2014, tiga paket senilai Rp5,3 miliar di 2015, satu paket senilai Rp606 juta di 2016, 24 paket senilai Rp535,9 miliar di 2017, 42 paket senilai 247,6 miliar di 2018, 36 paket senilai Rp183,6 miliar di 2019, dan 25 paket senilai Rp322,3 miliar di 2020.

Apabila ditelusuri berdasarkan kata kunci, aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial. Di mana 68 paket pengadaan dengan kata kunci ‘media sosial’ memiliki total anggaran Rp1,16 triliun,.

Bila dipilah berdasarkan instansi, ICW mencatat anggaran terbanyak dipegang Kepolisian RI sebesar Rp937 miliar dengan 12 paket pekerjaan. Disusul Kementerian Pariwisata senilai Rp263,29 miliar (44 paket), Kementerian Keuangan Rp21,25 miliar (17 paket), Kemenkominfo Rp12,27 miliar (9 paket), Kementerian Perhubungan Rp11 miliar (11 paket), Kemenko Perekonomian Rp2,7 miliar (8 paket), Badan Koordinasi Penanaman Modal Rp2,15 miliar (4 paket), Kementerian PUPR Rp3,47 miliar (3 paket), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp1,95 miliar (14 paket), dan Kementerian Dalam Negeri Rp1,35 miliar (2 paket).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *