Sindikat Penyelundupan Tenaga Kerja Masih Beraksi di Kalbar

RAPAT - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat kunjungan kerja ke Pontianak, kemarin.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, secara nasional, Kalbar masih rawan penyelundupan pekerja migran ilegal oleh sindikat.

Hal itu terlihat dari data penempatan (Pekerja Migran Indonesia) PMI resmi yang diberangkatkan BP2MI Kalbar setiap bulan lewat PLBN Entikong maupun PLBN Aruk di Kabupaten Sambas. Di mana, paling banyak PMI resmi yang diberangkatkan hanya dikisaran 100 orang setiap bulan. Namun penanganan kepulangan PMI bermasalah, lebih dari itu.

Bacaan Lainnya

“Bahkan ribuan. Artinya apa? Menandakan bahwa keberangkatan secara ilegal itu masih tinggi. Ini yang harus ditekan. Lewat kerja-kerja Satgas,” kata Benny Rhamdani diwawancarai saat kunjungan kerja di Kantor BP2MI Kalbar, di Jalan Uray Bawadi Pontianak, kemarin.

Benny tak menampik, sampai saat ini praktik penyelundupan PMI ilegal memang masih berlangsung. Namun, dia komitmen, BP2MI di bawah kepemimpinannya akan tegas memberantas sindikat penyelundupan PMI ilegal tersebut.

Belum lama ini kata Benny, Satgas BP2MI telah menggerebek sebuah villa mewah di Cipanas. Penggerebekan itu menemukan 15 ABK PMI bermasalah bekerja di Taiwan dan yang baru pulang ke Indonesia selama satu tahun belakangan. Mereka semuanya tak bisa pulang ke kampung halaman. Dan bertahan di villa mewah tersebut. Karena pihak perusahaan yang menyalurkan mereka bekerja di Taiwan, tidak membayarkan gaji.

“Ada yang gajinya Rp140 juta belum dibayar sampai sekarang. Ada Rp90 juta, Rp80 juta bahkan paling rendah Rp40 juta juga tidak dibayar. Artinya kejahatan seperti ini masih berlangsung,” katanya.

Benny menegaskan, ke depan pemasalahan yang menyangkut PMI akan terus ditekan. Dia memastikan negara akan hadir untuk melindungi PMI. Hukum akan bekerja menindak tegas sindikat perdagangan PMI.

“Pak Erwin (Kepala UPT BP2MI Kalbar) kita tugaskan untuk menekan keberangkatan para PMI melalui cara-cara yang ilegal,” ucapnya.

Menurutnya, cara memberantas praktik penyelundupan PMI ilegal sederhana. Kuncinya peningkatkan pelayanan. Memaksimalkan kerja di lapangan, dan edukasi dan sosialisasi yang masif.

“Karena, sekali PMI berangkat ilegal, maka sepuluh risiko yang akan ditanggung oleh mereka. Jadi tinggal pilih. Mau bekerja ilegal dengan segala risiko yang akan dihadapi, atau memilih bekerja dengan berangkat secara resmi yang semua mereka dalam perlindungan negara?” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *