Bebby Nailufa: Data Mandiri Penduduk Miskin Kunci Gas Subsidi Tepat Sasaran

Anggota DPRD Pontianak, Bebby Nailufa.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Pontianak, Bebby Nailufa menyebut data penduduk miskin harus dimiliki Pemkot Pontianak agar penyaluran gas subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Apalagi dengan adanya kartu kendali yang kini jadi pengawasan pendistribusian gas melon tersebut ke masyarakat dan UMKM.

“Hal ini sering saya sampaikan di setiap rapat kerja, jikalau Pemerintah Kota Pontianak punya data mandiri, hal-hal seperti (antrean gas) ini tidak akan pernah terjadi. Pada saat Pertamina butuh data, kita sudah punya dan semua akan tepat sasaran,” katanya usai rapat kerja antarkomisi dengan Pertamina, Selasa (26/8/2020) malam.

Bacaan Lainnya

Dengan data tersebut, pemerintah bisa menentukan kebutuhan kuota gas subsidi masyarakat Kota Pontianak, dengan tingkat eror yang rendah. Apalagi, masalahan antrean elpiji 3 kg merupakan kejadian berulang. Semestinya, bisa diantisipasi sejak lama. Selama ini, Bebby Nailufa menilai, pemerintah dan Pertamina gagal dalam mengemban tugas penyediaan dan distribusi sumber bagi bahan bakar produksi tersebut.

“Dari kesimpulan yang terjadi di lapangan, saya melihat Pertamina gagal dalam upaya pendistribusian yang baik kepada masyarakat pengguna layak elpiji 3 kg. Ini dilihat dari razia yang dilakukan, ada 300 tabung yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Dari pengalaman itu, Pertamina bersinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk menggunakan kartu kendali. Gunanya, mengatur dan mengendalikan pengguna yang layak di masyarakat dengan kerja sama RT setempat. Ketua Rukun Tetangga akan menentukan layak dan tidaknya Kepala Keluarga tersebut menggunakan gas elpiji 3 kg.

“Di setiap kecamatan dibutuhkan dua agen gas dan dengan begitu, setiap kelurahan bisa dengan mudah ditentukan berapa pangkalan gas yang dibutuhkan disesuaikan dengan data mandiri yang kita miliki,” katanya.

Namun untuk menjalankan distribusi seperti ini, kembali seperti yang Bebby Nailufa bilang di awal, perlu data penduduk miskin yang terus diperbarui. Selain itu, RT juga harus memberikan dan menilai objektif siapa saja keluarga yang berhak memakai gas subsidi.

“RT juga merasa diawasi dalam kinerjanya kepada warganya, sehingga tidak serta-merta bebas menentukan berdasarkan keinginannya tapi kenyataan yang ada harusnya,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *