Mantapkan Persiapan WBK dan WBBM, Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Simulasi Penilaian

FOTO BERSAMA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar menggelar simulasi penilaian dalam rangka persiapan menuju penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020, Rabu (26/8/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar terus mematangkan persiapan menuju penilaian zona integritas,

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020. Salah satunya  menggelar simulasi penilaian kepada 15 Satuan Kerja (Satker), Selasa (25/8/2020). Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati Hakim.

Bacaan Lainnya

Kepala Kantor Kemenkum HAM Kalbar, Pramella Y Pasaribu mengatakan, sedikitnya ada 14 sakter di bawah naungan Kemenkum HAM yang tahun ini diusulkan meraih predikat WBK. Sementara satu diantaranya diusulkan meraih predikat WBBM.

“Jadi ada 14 yang kita usulan WBK dan satu WBBM,” kata Pramella, Rabu (26/8/2020).

Simulasi ini segaja digelar, guna memaksimalkan persiapan zona integritas sehingga seluruh satker yang diusulkan berhasil meraih predikat WBK ataupun WBBM.

Tak hanya itu, selaku pembina pihaknya juga telah memerintahkan  masing-masing satker mengawasi apa yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam pemenuhan aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (e-RB).

“Dengan begitu dokumen yang disajikan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho mengingatkan pesan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly untuk melakukan  monitoring dan evaluasi secara berkala, terhadap hasil survei IPK & IKM. Masing-masing satuan kerja diminta terus berusaha menunjukan trend positif, sehingga saat penilaian akhir semua kriteria yang dipersyaratkan dapat terpenuhi.

Dia berpesan agar ASN Kemenkum HAM harus memberikan pelayanan responsif, sesuai prosedur, dan tidak ada praktik percaloan dan bebas pungli.

“Menkum HAM juga memerintahkan kepada seluruh Kakanwil dan Kadiv untuk berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman, dan internalisasi pembangunan ZI seluruh Satker di wilayahnya,” terangnya.

Dirinya mengatakan, ada enam aspek yang harus diperhatikan dalan penilaian ZI, yakni hasil survei IPK/IPP/IKM, mistery shopping, desk evaluation, penilaian lapangan, berita/testimoni di internet/medsos, dan laporan pengaduan.

Pada kesempatan yang sama Linggawati Hakim menyampaikan ada dua strategi dalam menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) yakni dengan memberikan performa dalam tampilan yang mengesankan dan paparan melalui program unggulan dan Inovasi, dan yang kedua merupakan hal substantif.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *