Ketua DPRD Kuswandi Puji Kementan Tetapkan Kratom Kategori Komoditas Tanaman Obat

Kuswandi, Ketua DPRD Kapuas Hulu

PUTUSSIBAU, insidepontianak.com – Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi memuji Keputusan Kementerian Pertanian Nomor 104 tahun 2020, tertanggal 3 Februari 2020 yang menetapkan kratom sebagai kategori komoditas tanaman obat atau herbal.

”Penetapan kratom sebagai komoditas tanaman obat atau herbal oleh Kementerian Pertanian, merupakan angin segar bagi warga dan petani kratom di Kapuas Hulu,” kata Kuswandi kepada Insidepontianak.com, Kamis (27/8/2020).

Bacaan Lainnya

View this post on Instagram

Dengan masuknya kratom ke kategori tersebut, artinya tinggal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ngotot melarang tanaman itu secara menyeluruh tahun 2022 atau lima tahun masa transisi pascaditetapkannya tanaman kratom sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika tahun 2017 silam. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memasukkannya dalam golongan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sedang dalam Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, kratom tak masuk daftar. "Sampai sekarang masih simpang siur, Kemenkes, KLHK dan Kementan melegalkan masuk tanaman obat, hanya BNN yang menyebutnya ilegal. Artinya belum selaras pemerintah kita, tapi kalau dilihat BNN bukan pengambil kebijakan, tapi masyarakat cukup terusik dengan tindak-tanduk BNN yang terakhir bilang akan buat program pengganti kratom," kata Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat Program FORCLIME-FC, Abang Basar, Rabu (26/8/2020). Padahal, di wilayah Kapuas Hulu, tanaman itu jadi penopang hidup masyarakat usai anjloknya harga karet. Kratom merupakan tanaman yang tumbuh dengan baik di Kapuas Hulu. Tanaman ini jadi penopang ekonomi warga ketika mereka tak bisa turun ke danau di musim penghujan. Malah belakangan, kratom jadi komoditas andalan. Baca selengkapnya di insidepontianak.com atau klik tautan di bio @insidepontianakcom. #insidepontianak #pontianak #kalbar #beritapontianak #beritakalbar #kratom #kapuashulu

A post shared by insidepontianakcom (@insidepontianakcom) on

Selama ini warga telah menanam kratom, tapi dihinggapi rasa was-was karena status tanaman kratom yang belum begitu jelas. Bahkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melarang penggunaan kratom dalam suplemen makanan atau obat pada 2022. Artinya, melalui keputusan Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020, warga dan petani kratom di Kapuas Hulu, bisa mengusahakan kratom menjadi devisa yang sangat potensial bagi Kabupaten Kapuas Hulu.

”Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini. Dimana berbagai kegiatan bisnis dan usaha mengalami kelesuan, sebagai dampak dari situasi global akibat pandemi,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menegaskan, sebelumnya, DPRD Kapuas Hulu sudah mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan di cq ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat bernomor 188.32 /129/SETWAN/PU tertanggal 11 Maret 2020, membicarakan tentang permohonan legalitas kratom.

Surat itu menjelaskan, sejak tahun 2004 Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai kawasan paru-paru dunia (bagian dari HOB alias Heart Of Borneo). Kapuas Hulu memiliki hutan terluas di Kalimantan Barat, dengan kratom/puri (Mitragyna speciosa) sebagai tanaman endemik dari hutan tersebut.

Tahun 2018, Kabupaten Kapuas Hulu pun ditetapkan sebagai kawasan cagar biosfer, sehingga lebih dari 50% wilayahnya menjadi kawasan lindung. Belum termasuk kawasan lain yang ditetapkan Pemerintah. Seperti kawasan HPH, HPT, kawasan perkebunan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan ruang gerak masyarakat menjadi semakin sempit.

Ketika masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mengusahakan hasil hutan berupa kayu, rotan dan gaharu, akan berbenturan dengan pengelola kawasan lindung dan aturan tentang ilegal loging. Demikian pula ketika akan mengusahakan hasil bumi, berupa mineral hasil tambang, antara lain, emas, pasir dan batu, akan terjerat kasus Penambangan Tanpa Izin.

Hal ini semakin rumit ketika kewenangan daerah terhadap pengelolaan hutan dan kawasan pertambangan, telah dicabut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam kondisi serba memprihatinkan masyarakat, kehadiran kratom/puri (Mitragyna speciosa) sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, dimana harga remahan saat ini bisa mencapai diatas Rp 20.000 per kilogram, telah memberikan secercah harapan kepada masyarakat untuk kembali bergairah menjalani kehidupannya. Namun, harapan tersebut terancam musnah dengan adanya usaha dari pihak-pihak tertentu, untuk melarangnya sehingga hal ini telah membuat masyarakat kembali menjadi resah.

Sebagai upaya membela kepentingan masyarakat, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan melibatkan pihak NGO sebagai bagian dari pengelolaan kawasan lindung dan kawasan cagar biosfer, ORMAS, serta Asosiasi Kratom telah berkoordinasi dengan jajaran kementerian berwenang, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Hukum dan HAM, yang terakhir oleh Gubernur Kalimantan Barat yang menyampaikan langsung permasalahan kratom ini kepada Presiden RI.

Bagi warga di Kapuas Hulu, kratom merupakan tanaman traadisional yang sudah digunakan sejak lama, sebagai bahan obat-obatan herbal dan menyembuhkan berbagai penyakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, kratom tidak termasuk golongan narkotika sebagaimana diatur di dalamnya.

Pertengahan tahun 2019, Kemenkes RI telah melakukan pengkajian terhadap daun kratom di Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan, kratom mengandung mytraginin yang tergolong New Psychoactive Substance (NPS), sehingga diperlukan pengaturan penggunaan dan distribusinya. Kemenkes pun tengah menggodok aturan itu.

Dari hasil pengkajian tersebut, Peneliti Badan Litbangkes Puslitbang SD-Yankes Kementerian Kesehatan RI, mengusulkan tiga hal. Di antaranya, merekomendasikan agar kratom dikembangkan sebagai bahan baku obat, pentingnya pembentukan tata niaga kratom, dan status legalitas kratom perlu segera diputuskan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban pula memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Saya sangat memberikan apresiasi terhadap keputusan ini. Sebab, sudah sejak awal kami sangat konsen terhadap masalah ini,” kata Kuswandi.(ril)

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *