Sensus Penduduk di Pontianak Beda dari Daerah Lain, Petugas Hanya Tanyakan Tiga Hal

BERIKAN - Kepala BPS Pontianak menyerahkan penghargaan telah berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online kepada Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono usai rapat koordinasi Sensus Penduduk September mendatang di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (27/8/2020). PROKOPIM PONTIANAK

PONTIANAK, insidepontianak.com – Setelah sensus penduduk secara online berakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak akan melakukan sensus penduduk secara offline dengan menerjunkan petugas sensus di lapangan di bulan September 2020. Sensus yang dimulai tanggal 1 hingga 30 September ini bertujuan untuk pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi di lapangan.

Kepala BPS Kota Pontianak, Suminar Kristiani menjelaskan, berbeda dengan sensus sebelumnya di mana jumlah pertanyaan yang diajukan mencapai 21 item, sensus penduduk tahun ini hanya menanyakan tiga hal berkaitan dengan nama, jenis kelamin dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai konfirmasi di lapangan.

Bacaan Lainnya

“Sehingga intensitas pertemuan antara petugas dengan penduduk yang disensus tidak terlampau lama,” ucapnya.

Hal ini, lanjutnya, sangat berbeda dengan pelaksanaan pendataan yang dilakukan di kabupaten lainnya di Kalbar. Kota Pontianak merupakan satu-satunya wilayah zona dua, yang mana pendataannya sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalbar.

“Se-Indonesia terdapat 246 kabupaten/kota yang melaksanakan pendataan dengan cara tersebut,” terang Suminar.

Untuk menyukseskan sensus penduduk di Kota Pontianak, pihaknya akan menerjunkan sebanyak 421 petugas, termasuk SLS, yang akan melakukan pemeriksaan data dan verifikasi penduduk.

“Untuk itu kami mohon bantuan, mulai dari jajaran lurah atau RT agar kita semua dapat melancarkan pekerjaan besar kita yakni sensus penduduk,” sebutnya.

Di tengah situasi pandemi ini, Suminar menuturkan seluruh petugas yang akan diterjunkan ke lapangan terlebih dahulu dilakukan rapid test. Apabila pada saat sebelum terjun ke lapangan ditemukan petugas yang reaktif maka pihaknya tidak akan menugaskan petugas tersebut untuk melakukan sensus. Hal ini untuk menjaga kesehatan, baik bagi penduduk yang disensus maupun untuk petugas itu sendiri.

“Dalam pelaksanaan nanti, petugas akan dilengkapi dengan masker, face shield dan sarung tangan serta cairan hand sanitizer,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *