Gara-gara Kelola Keuangan Desa Nontunai dengan CMS Bank Kalbar, Muda Mahendrawan Diundang KPK

JADI NARASUMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Noor Aziz sebagai narasumber pada kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar di gedung KPK RI Jakarta, Rabu (26/8/2020). ISTIMEWA

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan sebagai narasumber pada kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar di gedung KPK RI Jakarta, Rabu (26/8/2020). Acara itu dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo secara virtual.

Muda hadir bersama Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Noor Aziz. Keduanya berbagi terobosan inovatif dalam pencegahan korupsi, di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa di Kubu Raya, dengan pengelolaan keuangan desa secara nontunai sejak 2019 lalu. Terobosan itu menjadi yang pertama di Indonesia dan mendapatkan apresiasi pusat.

Bacaan Lainnya

View this post on Instagram

Muda hadir bersama Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Noor Aziz. Keduanya berbagi terobosan inovatif dalam pencegahan korupsi, di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa di Kubu Raya, dengan pengelolaan keuangan desa secara nontunai sejak 2019 lalu. Terobosan itu menjadi yang pertama di Indonesia dan mendapatkan apresiasi pusat. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, terobosan tersebut diberlakukan sejak Maret 2019 lalu. Mulanya, ia menantang desa-desa di Kubu Raya untuk mengelola keuangan desa dengan cara nontunai. Sebab, seluruh desa di Kubu Raya selama ini terbiasa melakukan pengelolaan keuangan dengan cara tunai, mengambil uang kontan dalam jumlah besar. “Padahal cara tersebut rawan penyimpangan dan rentan ancaman gangguan baik eksternal maupun internal,” ujarnya. Baca selengkapnya di insidepontianak.com atau klik tautan di bio @insidepontianakcom. #insidepontianak #pontianak #kalbar #beritapontianak #beritakalbar #kuburaya #kuburayamenanjak

A post shared by insidepontianakcom (@insidepontianakcom) on

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, terobosan tersebut diberlakukan sejak Maret 2019 lalu. Mulanya, ia menantang desa-desa di Kubu Raya untuk mengelola keuangan desa dengan cara nontunai. Sebab, seluruh desa di Kubu Raya selama ini terbiasa melakukan pengelolaan keuangan dengan cara tunai, mengambil uang kontan dalam jumlah besar.

“Padahal cara tersebut rawan penyimpangan dan rentan ancaman gangguan baik eksternal maupun internal,” ujarnya.

Tantangan itupun, disanggupi 28 desa. Dibuatlah fakta integritas dan iktikad baik untuk transparan. Pemkab Kubu Raya bersama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pun membuat nota kesepahaman, dan regulasi berupa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Nontunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

“Sehingga ke-28 desa dapat mulai melakukan pengelolaan secara nontunai dan pada Januari 2020 dengan aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalbar dan diikuti seluruh desa lainnya,” terangnya.

Dengan terobosan itu, Pemdes tidak perlu lagi mengambil uang dengan cara tunai. Semua dilakukan dari desa dengan membuka aplikasi.

“Kepala Urusan Keuangan di desa yang mengeksekusi dan terkonfirmasi ke laptop milik kepala desa,” paparnya.

Keterbatasan sumber daya manusia di desa juga tak menjadi halangan untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa nontunai. Sebab aplikasi sistem cukup mudah dipelajari. Ditambah dengan semangat aparatur desa terkait untuk belajar.

“Mereka belajar dan belajar sehingga akhirnya dengan Sistem Keuangan Desa Online di 33 desa pun sudah ada langkah keterpaduan. Prosesnya cepat. Tidak butuh waktu lama, hanya perlu 2-3 bulan latihan,” jelasnya.

Muda menegaskan pihaknya berkomitmen pada upaya yang fokus dan terukur dalam pencegahan korupsi. Karena itu dirinya bersyukur inovasi pengelolaan keuangan desa secara nontunai dijadikan contoh praktik baik oleh KPK RI.

“Mudah-mudahan ini berkontribusi juga bagi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini. Sistem nontunai ini bisa mengamankan karena rekening kas desa itu setiap enam bulan sekali bisa kami cek,” terangnya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan sasaran dari acara ANPK 2020 mencakup dua hal. Yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK. ANPK menampilkan sejumlah gelar wicara oleh kepala kementerian/lembaga, direksi BUMN, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa.

“Mereka adalah para pimpinan yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing,” sebutnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat untuk berbenah secara komprehensif. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga akuntabel serta bebas dari korupsi.

“Pemerintahan yang produktif, efisien, dan mampu bergerak cepat bukan berarti meniadakan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, keduanya justru harus berjalan beriringan dan saling menguatkan,” tuturnya.

Presiden Jokowi menilai meski tidak mudah, budaya antikorupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus serius digerakkan. Dirinya mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.

“Dengan keteladanan, ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *