Pemkab Landak Menangkan Yudisial Review, Pengusaha Sawit Wajib Alokasikan 30 Persen Lahan untuk Masyarakat

Glorio Sanen.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak memenangkan yudisial review yang diajukan Forum Pengusaha Sawit Indonesia kepada Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Daerah (Perda) Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Usaha Perkebunan. Dalam amar putusan MA dengan nomor register 42/P/HUM/2020, menyatakan menolak hak uji materil yang diajukan pengusaha sawit.

“MA telah mengeluarkan putusan, permohonan hak uji materil Forum Pengusaha Sawit Indonesia tidak diterima,” kata Kuasa Hukum Pemkab Landak, Glorio Sanen, kepada wartawan, Jumat (28/8/2020).

Bacaan Lainnya

Sanen mengapresiasi putusan tersebut. Apalagi apa yang dilakukan Pemkab Landak dinilai menunjukan keberpihakan kepada rakyat, yang tidak banyak daerah mampu melakukannya.

“Secara pribadi dan melalui kantor hukum kami sangat mengapresiasi Pemkab Landak yang menurut kami sangat berani memberikan alokasi 30 persen terhadap hak plasma,” terangnya.

Di samping itu, apa yang dilakukan tersebut dinilai sesuai dengan UU 1945 yang menyatakan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sebelumnya, Forum Pengusaha Sawit Indonesia keberatan dengan pasal 11 ayat 1, Perda Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Usaha Perkebunan. Mereka menilai, Perda tersebut bertentangan dengan UU Perkebunan dan UU No 12 tahun 2011. Secara khusus dalam pasal 11 mengatur setiap usaha perkebunan yang mendapatkan izin wajib memfasilitasi 30 persen lahan untuk masyarakat, kemudian 70 persen lainnya dapat dikelola perusahan.

Dengan keluarnya putusan MA yang bersifat final dan mengikat, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan.

“Jadi setiap perusahaan perkebunan yang melakukan investasi di Kabupaten Landak wajib melaksanakannya,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *