Warga Desa Sungai Melayu Sulap Hutan Kritis Jadi Objek Wisata

INDAH - Seorang warga berpose di salah satu spot foto objek wisata Desa Sungai Melayu yang dikelola dari lahan hutan kritis di Ketapang, Minggu (30/8/2020).

KETAPANG, insidepontianak.com – Masyarakat Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu mengelola lahan kritis yang berstatus hutan lindung menjadi kawasan objek wisata. Pengelolaan hutan lindung menjadi kawasan wisata yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar ini didorong berbagai pihak.

Salah satunya Earthqualizer, dengan mengusulkan akses kelola kawasan hutan melalui legalitas perhutanan sosial dengan skema hutan desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nama (HPHD) Balaban Rayak nomor SK 4670/MENLHK_PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018.

Bacaan Lainnya

Selain itu, untuk memulihkan fungsi hutan yang sebelumnya sempat rusak akibat kebakaran hutan, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang diketuai Nikolaus mengatakan pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan pihak PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA Group) yang bergerak di perkebunan sawit di Kecamatan Sungai Melayu.

“Sudah ada sembilan ribu yang kita tanam, sesuai spot-spotnya. Ada durian, mentawa, karet, kopi, jengkol, cempedak,” terang Nikolaus, Minggu (30/8/2020).

Selain itu, dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan BGA, pihaknya sudah membuat program penanaman pohon tiga ribu batang pohon untuk luas lahan 17 hektar. LPHD pun terus membuka diri untuk kerja sama dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah agar dapat mendukung desa dalam pengembangan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat.

Koordinator Kalimantan Yayasan Earthqualizer, Eka Kurnia Pambudi mengungkapkan, bahwa pihaknya akan mendorong pemanfaatan hutan lindung menjadi objek wisata, selama tidak melanggar regulasi. Karena dengan minimnya lahan saat ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya skema-skema legalisasi akses dari KLHK di bidang perhutanan sosial dengan skema hutan desa.

Apalagi menurutnya ketimpangan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lahan, jika tidak dilakukan pengelolaan secara komprehensif bisa memicu konflik di masa mendatang.

“Masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada disesuaikan dengan isu strategis atau krusial di desa serta tidak bertentangan dengan regulasi,” tuturnya.

Yayasan Earthqualizer mendorongnya melalui legalisasi akses perhutanan sosial disesuaikan dengan fungsi kawasan dan peningkatan ekonomi melalui bisnis usaha tingkat desa.

“Kami juga mendorong tapi dengan komitmen dari tingkat tapak (bawah) karena banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan belum menyentuh dan diketahui oleh masyarakat sehingga kami merasa perlu untuk dilakukan upaya-upaya percepatan,” tambahnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *