Menteri Tito Marahi Dua Bupati Petahana karena Kumpulkan Massa

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto/ist

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur dua calon bupati petahana di Sulawesi Tenggara lantaran mengabaikan protokol pencegahan virus Corona (Covid-19). Tito marah karena dua calon bupati petahana di Pilkada Serentak 2020 itu mengumpulkan massa.

Mereka adalah Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan, Bupati Muna, LM Rusman Emba. Teguran disampaikan lewat Surat Nomor: 337/4137/OTDA tanggal 14 Agustus 2020.

Bacaan Lainnya

“Kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Covid-19,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada sempat berkeliling di wilayahnya. Ribuan massa menghadiri acara itu. Diketahui, Rajiun akan maju kembali di Pilkada Serentak 2020. Bupati Muna, Laode Muhammad Rusman Emba berlaku sama. Dia mengadakan kegiatan jalan kaki bersama masyarakat dari Pelabuhan Kora Raha sampai Tupu Jati, Kamis (13/8/2020).

Dalam kegiatan itu, ada juga konvoi kendaraan sekaligus mengibarkan bendera partai politik. Diketahui, Rusman akan maju kembali menjadi calon bupati Muna di Pilkada Serentak 2020.

Akibat mengumpulkan massa, keduanya dinilai tidak menjalankan upaya mengurangi kerumunan saat pandemi. Aturan tertuang dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kedua bupati juga dinyatakan tidak menjalankan ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Benny menuturkan, pihaknya meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi untuk memberikan sanksi kepada dua bupati. Sanksi dapat berupa teguran tertulis.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama,” ucap Benny.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *