Wakil Rakyat Tuntut Keterbukaan Informasi Lowongan Kerja di Pelabuhan Internasional Kijing

Anggota DPRD Mempawah, Muhaidi Jafar.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Muhaidi Jafar menuntut keterbukaan informasi rekrutmen tenaga kerja di Pelabuhan Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit. Menurut dia, lowongan pekerjaan yang ada di sana selama ini hanya diketahui segelintir orang saja.

“Tidak ada publikasi secara luas kepada masyarakat Kabupaten Mempawah,” katanya, Selasa (1/9/2020).

Bacaan Lainnya

Sebelum Pelabuhan Internasional Kijing beroperasi secara paten, semua jenis lowongan pekerjaan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tidak boleh sampai ada monopoli atau praktik nepotisme dalam proses rekrutmen tersebut.

“Jika rekrutmen tenaga kerja itu tidak dipublikasikan secara luas. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada praktik nepotisme atau monopoli penerimaan tenaga kerja. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan cara meminta uang sebagai jaminan mendapat pekerjaan,” tuturnya.

Legislator partai Nasdem tersebut juga meminta Bagian Tenaga Kerja Disperindagnaker Kabupaten Mempawah untuk gencar mengumumkan kepada publik jika ada rekrutmen tenaga kerja di Pelabuhan Internasional Kijing.

“Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, kita ingin masyarakat lokal merasakan dampaknya,” ujar pria yang akrab disapa Muhai tersebut.

Menjawab itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja Disperindagnaker Mempawah, Ya’ Helmizar mengatakan saat ini belum ada lowongan pekerjaan di Pelabuhan Internasional Kijing karena belum beroperasi secara paten. Adapun para pekerja di masa konstruksi itu diatur oleh perusahaan yang memegang kontrak atau sub kontrak.

“Sekarang itu kan pekerja sesuai kebutuhan para sub kontrak mereka mayoritas orang lokal. Itu berdasarkan data yang mereka sampaikan ke kita,” katanya.

Selama ini kata Ya’ Helmizar, perusahaan pemegang kontrak tersebut mengatur sendiri proses rekrutmen tenaga kerja selama masa konstruksi. Kendati demikian mereka diwajibkan melaporkan ke Disperindagnaker secara berkala.

“Selama ini yang selalu kita tekankan kepada perusahaan pemegang kontrak itu yaitu mereka wajib mengakomodir pekerja lokal. Tapi itu tentu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya.

Terkait dorongan keterbukaan informasi lowongan kerja, selama ini kata Ya’ Helmizar memang aturannya seperti itu. Saking terbukanya, pemerintah daerah tidak bisa melarang orang luar daerah untuk melamar pekerjaan di sana.

“Kita tidak bisa menahan orang melamar pekerjaan, karena aturannya seperti itu. Itulah konsekuensinya yang harus kita terima,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *