Sekda Kalbar: Sanksi Protokol Kesehatan dari Bayar Denda sampai Sapu Jalan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri menjelaskan Pergub Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sudah menyiapkan sanksi bagi pelanggar. Oleh karenanya harus ada kesamaan persepsi dalam razia di lapangan.

“Kalau untuk sanksi administrasi, pada waktu razia di lapangan ya Satpol-PP, kalau terjadi di bandara dan pelabuhan ya Dinas Perhubungan, untuk dokumen telah disiapkan oleh Bapenda,” ungkap Sekda Kalbar ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Pergub Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Kamis (3/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kalbar, A.L. Leysandri, berbicara petunjuk teknis tentang penerapan mengenai sanksi administrasi dan sanksi kerja sosial, supaya satu persepsi dalam operasi (razia) di lapangan. Begitu juga dengan sanksi sosial, di mana telah disiapkan sapu dan tempat sampah.

“Jika sanksi sosial, yang terkena operasi (razia) orang tua mungkin cukup lima menit, di mana mereka beroperasi di situlah kita siapkan segala sapu dan tempat sampah,” ujarnya.

Sekda Kalbar mengatakan tujuan terpenting dari sanksi ini adalah edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan.

“Dalam penerapan sanksi-sanksi ini, tujuan terpenting yaitu edukasinya. Jadi masyarakat itu paham bahwa kita menjaga kesehatan, jadi Pemerintah melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19,” ucapnya.

Pergub Kalbar ini sudah diterapkan, supaya satu persepsi dalam pemahaman dan tanggung jawab bersama. Sekda Kalbar mengatakan Pergub ini hanya sebagai pedoman untuk Kabupaten/Kota. Jika kabupaten/kota sudah memiliki Perbup/Perwali maka Pergub tidak bisa diterapkan.

“Jika Kab/Kota sudah menetapkan Perbup atau Perwali, maka Pergub ini tidak bisa diterapkan, jadi berlaku Peraturan Bupati atau Wali Kota,” tegas Sekda Kalbar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *