Wakil Bupati: Dana Desa Harus Bikin Desa Mandiri dan Sejahtera

Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Yohanes Ontot. (Foto Prokopim Sanggau)

SANGGAU, insidepontianak.com – Wakil Bupati Sanggau menyatakan dana desa harus bisa membuat desa mandiri dan sejahtera. Ia kemukakan itu, saat mengikuti rekonsiliasi perangkat pemerintahan desa dalam mengelola sistem tata kelola keuangan, dan tata kelola aset bertempat di Aula Kantor Camat Kembayan, Kamis (3/9/2020), pukul 13.00 WIB.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan, kegiatan pembinaan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola sistem tata kelola keuangan dan tata kelola aset menjadi penting, karena perangkat desa adalah bagian sistem dari pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Dia berharap, adanya rapat rekonsiliasi, dapat menambah wawasan para mengelola sistem keuangan dan tata kelola aset pemerintah desa.

“Tentunya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Wakil Bupati Sanggau berpesan kepada perangkat desa, bekerja dengan sungguh-sungguh mengikuti aturan yang ada dan bekerja dengan baik.

Plt Kadis DPM Pemdes Alian menyampaikan, tujuan kegiatan adalah rekonsiliasi sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah Desa.

“Tujuan kegiatan ini, diharapkan ada sinkronisasi terkait dengan tata kelola dan penggunaan dana desa, termasuk APBDes Desa yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2019,” kata Alian.

Hal ini dilakukan, supaya tidak ada anggapan bahwa desa dianggap terhutang dalam pelaksanaan programnya. Artinya, ada dana desa yang tidak terserap pada tahun-tahun dalam pelaksanaan APBDes Desa.

Alian menyampaikan, kegiatan turut mengundang perangkat desa, terutama bendahara desa dan sekretaris desa, karena mereka dianggap sebagai kunci dalam tata kelola APBDes Desa di tingkat desa.

Kebijakan dana desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.

Acara tersebut juga dihadiri perangkat desa setempat dan warga. (ril)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *