Rizal Ramli Ceritakan Beda Penanganan Investasi Rawan Konflik Masa Gus Dur dan Jokowi

Rizal Ramli.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri, Rizal Ramli bercerita bagaimana menghindari konflik agraria kala menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurutnya, konflik agraria kini gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat.

“Jadi, ini tidak adil dan tidak benar,” kata Rizal dalam webinar Ngopi Bareng RR Edisi V bertajuk ‘Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?’, Jumat (4/9/2020).

RR mengatakan solusinya tidak terlalu sulit bila pemerintah betul-betul mengakui tanah adat, rakyat dan masyarakat. Baik sudah punya sertifikat atau hanya batasan-batasan yang ditentukan adat.

RR bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur. Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah, bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat, maka yang harus dibela adalah rakyat. Sebab orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah.

“Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar, maka kami berupaya membela rakyat,” cerita RR.

Namun, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi periode pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan, terkadang kepentingan investor dianggap lebih penting dari segalanya. Kepentingan rakyat dinomorsekiankan.

“Oknum-oknum penguasa dalam berbagai konflik juga terkesan selalu berpihak kepada investor, yang besar-besar, tidak ada keinginan melindungi rakyat dan memberikan keadilan,” kata RR.

Menurut RR, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam masalah agraria ini. Tak ada gunanya kemajuan dan pembangunan kalau yang menikmati investor. Sementara rakyat tidak dapat manfaat dari lingkungan dan tanahnya.

“Lingkungan di rusak, tanahnya diambil paksa,” tegasnya.

Dia mengatakan seharusnya dalam sistem normal, rakyat bisa negosiasi dengan investor. Apakah mau dijual atau tidak dan dapat kompensasi dari pengambilalihan tanah.

“Praktiknya, hak rakyat tidak diakui, dan sangat murah atau tidak masuk akal,” kata dia.

Pemerintah menurutnya harus kreatif mencari solusi. Hal itu pernah dilakukannya saat menjabat menteri di zaman Gus Dur. RR bercerita, kala itu dunia, salah satunya Jerman, tengah mengritik persoalan perubahan iklim. Lantas RR bertemu dengan Menteri Keuangan Jerman.

“Jadi, saya tawarkan utang dibayar hutan. Kamu kurangi utang Indonesia USD 300 juta, kami beri 300 hutan di Kalimantan sebagai daerah konservasi yang tidak bisa diapa-apakan,” kata dia.

Menurut RR, ini merupakan win-win solution. Buat Jerman, kata dia, ini bagus karena bisa menjadi kampanye negara tersebut kepada rakyatnya bahwa mereka telah membantu memelihara paru-paru dunia di Kalimantan. Buat Indonesia, kata RR, utang bisa dikurangi.

“Menkeu Jerman setuju dan dilakukanlah enam kali. Akhirnya kami sepakati, hutan konservasi ditukar dengan utang dan berhasil. Namun, karena Gus Dur jatuh, hal itu tidak berlanjut lagi sampai sekarang,” jelas RR.

Sebenarnya hal ini masih relevan diterapkan. Terlebih lagi, hari ini makin banyak dunia yang sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Pemerintah, lanjut RR, bisa mengurangi beban utang Indonesia dengan negosiasi sejenis.

“Kalau AS, Trump, mungkin tidak tertarik, tetapi Jerman, Perancis, Jepang dan lainnya banyak yang tertarik. Misalnya, kami katakan akan konservasi 1,2 juta hektar tetapi utang dikurangi USD 10 miliar atau USD 20 miliar,” kata RR.

Kepala Desk Politik Walhi Indonesia, Khalisah Khalid mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi satu potret buram pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan hidup. Dia menjelaskan, konflik, krisis lingkungan, krisis pangan akibat pandemi Covid-19, merupakan akumulasi dari kegagalan paradigma ekonomi dan pembangunan.

“Politik ekonomi global dan Indonesia yang menganut paradigma growth, merupakan paradigma ekonomi yang gagal karena melahirkan krisis dan konflik agraria,” katanya.

Khalisah mengatakan seharusnya pandemi Covid-19 menjadi alarm buat pengurus negara bahwa kebijakan ekonomi global yang juga dianut Indonesia sebenarnya terbukti telah gagal.

“Paradigma growth yang kejar pertumbuhan terbukti gagal dan mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan ekonomi di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN setelah Thailand. Konflik agraria kita juga tinggi,” kata dia.

Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi dan melihat narasi-narasi alternatif ekonomi lain.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *