Hibah Rp1,3 Miliar Pemprov Kalbar Tanpa Pertanggungjawaban

ilustrasi Dea Dewi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sebelas pekerja sibuk dengan semen dan pasir. Mereka membuat adonan untuk memasang bata di lantai dua bangunan Ponpes Da’wah Madinatul Quran di Jalan Sungai Kakap, Kubu Raya, Sabtu (5/9/2020). Bangunan seluas 9×56 meter itu merupakan salah satu penerima hibah Pemprov Kalbar tahun anggaran 2019.

Pengerjaan diperkirakan belum 50 persen. Atapnya nihil. Baru dinding kokoh dari bata berlapis semen dan sejumlah pilar yang terlihat di lantai bawah.

Bacaan Lainnya

Ponpes Da’wah Madinatul Quran menerima Rp150 juta dari hibah tersebut. Memang tak cukup untuk biaya keseluruhan bangunan yang diperkirakan makan miliaran. Namun namanya masuk dalam 38 daftar penerima yang belum memberikan pertanggungjawaban per 26 Juni 2020.

Pimpinan Ponpes, Fahrul Rozi bercerita kebalikan. Lembaganya memang menerima hibah Pemprov Kalbar tahun 2019. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan.

“Laporan pertanggungjawaban sudah kita buat, bahkan dua kali kita krim ke BPK dan Kantor Gubernur,” katanya.

Lembaganya memang sempat terlambat membuat laporan. Namun, setelah menerima  surat dari Badan Pemeriksa Keuangan, dokumen yang diminta langsung dilengkapi.

“Pokoknya jaraknya hanya dua bulan dari laporan pertama yang kita kirim. Di tahun 2019 kalau gak salah sudah selesai laporannya,” ungkapnya.

Sampai saat ini, dia mengatakan belum pernah ditangih kembali oleh Pemprov Kalbar. Jika pun ditagih, dia bingung harus melaporkan apa. Pasalnya, seluruh kuitansi dari belanja hibah sudah diserahkan ke BPK dan Pemprov Kalbar.

“Kalau sekarang diminta saya sudah tidak mengumpulkan lagi karena semua kuitansi sudah diserahkan ke sana,” terangnya.

Mungkin tidak semua seperti Ponpes Da’wah Madinatul Quran. Masih ada 37 badan atau organisasi yang masuk daftar belum menyerahkan pertanggungjawaban hibah Pemprov Kalbar tahun 2019. Keseluruhan, total hibahnya Rp1,3 miliar. Terdiri dari enam lembaga pendidikan dan 32 organisasi keagamaan.

Seharusnya, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Gubernur dan penerima hibah, laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan paling lambat 31 Desember 2019.

DIBANGUN – Salah satu penerima dana hibah dari Pemrpov, Ponpes Da’wah Madinatul Quran di Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Pengurus sudah memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah. Hingga saat ini, ada 38 lembaga atau instansi yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana hibah dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, sehingga menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (Foto Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com)

Awalnya, ada 681 lembaga penerima hibah dari Pemprov Kalbar tahun 2019. Total anggarannya mencapai Rp101,6 Miliar. Namun seiring waktu berjalan, 38 organisasi abai laporan. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 30.C/LHP/XIX.PNK/06/2020, menyebut realisasi belanja hibah tersebut belum dapat diyakini kebenarannya.

Pengamat Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar menyayangkan keteledoran Pemprov ini. Walau pertanggungjawaban jadi kewajiban penerima hibah, seharusnya ada peran pengawasan dari Pemerintah. Apalagi, hibah tersebut berasal dari uang rakyat dan diamanahkan kepada Pemerintah untuk dikelola.

“Ini sebuah kelalaian, sudah cukup lama kok tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Herman Hofi Munawar kepada insidepontianak.com, Kamis (3/9/2020).

Pemberian hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018. Dalam peraturan disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan hibah adalah organisasi sosial kemasyarakatan berbadan hukum. Selain itu, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada instansi terkait.

Idealnya sebelum memberikan hibah, ada proses verifikasi. Hibah tak begitu saja diberikan. Anggarannya harus tepat sasaran. Satu hal penting, harus ada monitoring. Baik secara administrasi, maupun substansi penggunaan dana.

“Selama ini, yang bersifat substansi diabaikan, lebih bersifat administrasi. Kwitansi inikan bisa dibuat, tapi tidak ditelusuri,” terangnya.

Dia mendorong adanya sistem atau mekanisme monitoring periodik dan evaluasi. Misalnya per tiga bulan. Tidak di akhir tahun. Herman Hofi pun mendesak Pemprov pro aktif berkomunikasi dengan penerima hibah untuk membuat pertanggungjawaban. Apalagi, sudah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Ini ada celah bagi penegak hukum masuk, apabila temuan LHP ini tak ditindaklanjuti,” jelasnya.

Memang, penanggungjawab hibah adalah penerimanya. Namun, jika ditemukan unsur kesengajaan di Pemprov, maka dia juga harus ikut bertanggung jawab.

“Jika nanti ditemukan ada sesuatu yang tidak beres, dan kongkalikong antara pemberi dan penerima, semua bisa saja terjerat hukum, tergantung hasil penyelidikan nanti,” ungkapnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengakui sampai saat ini masih ada penerima hibah yang belum menyerahkan surat pertanggungjawaban hasil kegiatan.

“Kalau itu, administrasi jak. Kita kan masih punya waktu untuk menyelesaikannya. Sebagian masih terus kita tagih. Yang menerima hibah masih ada satu miliar lebih, SPJ-nya belum (disampaikan) tapi sebagian sudah kita minta,” katanya.

Dia menegaskan, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, berada pernuh di penerima hibah. Berbeda dengan pertanggungjawaban dana bantuan sosial (bansos), berada pada kepala daerah.

“Ingat ya, penerima hibah yang bertanggungjawab adalah penerima hibah. Kalau bansos tanggungjawab saya sebagai kepala daerah,” ucapnya.

Menurutnya, kelemahan dari penyaluran dana hibah memang, si penerima acapkali lalai dalam menyampaikan pertanggungjawaban. Padahal, hal itu perlu dilaporkan. Sebab dari sanalah anggaran hibah bisa dilihat kebenaran realisasinya.

“Itulah kelemahan dari penerima hibah. Kadang tidak menyerahkan SPJ. Akhirnya malah mengganggu kita. Nah yang tidak menyerahkan itu, maka dia tidak akan mendapatkan hibah kembali selama lima tahun,” sebutnya.

Kepala Bidang Pembendaharaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalbar, Juliansyah menyebutkan, dari 38 organisasi tersebut, sebagian sudah menyerahkan pertanggungjawaban. Namun dia tidak merinci jumlahnya.

“Sebagian besar sudah ada yang menyerahkan. Kemarin juga sudah ada surat tugas yang naik ke Kapuas Hulu. Dan sudah ada beberapa daerah yang dikunjungi (untuk dilakukan penelusuran),” ucapnya.

Juliansyah memastikan BKAD Kalbar akan terus meminta lembaga penerima hibah menyampaikan pertanggungjawaban. Jika tidak, maka tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat akan memeriksa. Mereka diberi waktu hingga Desember tahun ini.

“Aturan-aturan main itu sudah kita sampaikan. Kalau dia melaksanakan sesuai RAB yang sudah diusulkan, tentulah tidak sulit menyampaikan pertanggungjawaban. Tapi kalau ada kendala, nanti tim pemeriksa akan turun,” tuturnya.

Apa yang dikatakan Juliansyah perihal tenggat penyerahan pertanggungjawaban, berbeda dengan rencana aksi rekomendasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Dalam berkas yang ditandatangani Gubernur Kalbar, Sutarmidji tanggal 29 Juni 2020 itu, pengawasan periodik dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana hibah dilaksanakan Juli hingga Agustus 2020.

Penyaluran dana hibah tahun anggaran 2019 lalu memang dilakukan BKAD Kalbar. Proses pemberian hibah melalui usulan proposal oleh lembaga-lembaga di Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).

Dari usulan itu, dilakukan verifikasi oleh tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelahnya, barulah masuk ke BKAD untuk proses penyalurannya. Juliansyah menjamin, seluruh lembaga yang mendapat dana hibah tahun anggaran 2019 lalu, berbadan hukum. Sebab, hal itu menjadi syarat utama. Mulai tahun depan, penyaluran hibah dikembalikan ke masing-masing dinas.

“Pengusulannya tetap satu pintu di Biro Kesra. Tapi untuk penganggarnya nanti sudah di masing-masing OPD. Misalnya hibah untuk pendidikan, ya di Diknas. Atau rumah ibadah, ya di Biro Kesra,” tutupnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemprov Kalbar, Hery Agung menegaskan, pertanggungjawaban hibah kini berada di BKAD. Dia memastikan ke depan pemberian hibah ke lembaga-lembaga sosial semakin diperketat. Penyalurannya dengan sistem online.

“Sehingga semua orang bisa melihat transparasi pemberian dana hibah oleh Pemerintah Provinsi Kalbar,” katanya.

Salah dari Tahun Lalu

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 17.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 mengungkapkan adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran hibah Pemprov Kalbar tahun anggaran 2018.

Salah satunya, pemberian hibah barang yang diserahkan dengan total senilai Rp195 Miliar, tidak dilengkapi dengan Keputusan Gubernur.

Hal itu pun diperbaiki di tahun 2019. Penerima hibah telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Mereka pun menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Gubernur.

DIBANGUN – Salah satu penerima dana hibah dari Pemrpov, Ponpes Da’wah Madinatul Quran di Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Pengurus sudah memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah. Hingga saat ini, ada 38 lembaga atau instansi yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana hibah dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, sehingga menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (Foto Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com)

NPHD memuat aturan yang mewajibkan penerima hibah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui BKAD paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disampaikan dalam bentuk laporan yang diantaranya berisi laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Lantaran pertanggungjawaban hibah tahun 2019 tak kunjung muncul, Kepala BPKP lewat surat nomor 972/274/BPKPD-C tanggal 3 Februari 2020 menegur mereka. Isi surat tersebut diantaranya meminta para penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Februari 2020. Sebagian menyanggupi, sedang 38 sisanya masih belum menyampaikan pertanggungjawaban.

Hal ini pun bertentangan dengan sejumlah aturan. Salah satunya NPHD antara Gubernur dengan penerima hibah yang mengamanatkan pertanggungjawaban paling lama disampaikan 31 Desember 2019 dan sisa dana hibah yang tak digunakan harus kembali disetor ke Pemprov Kalbar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jaya Kesuma mengatakan lembaganya belum melakukan penyelidikan  terkait temuan hibah Rp1,3 miliar milik Pemprov Kalbar yang belum dipertanggungjawabkan tersebut. Dia memastikan, akan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar terkait temuan itu.

“Sampai saat ini belum. Nanti akan dikoordinasikan dengan BPK terkait temuan tersebut,” ujar Jaya Kesuma.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar