Pemkab Landak dan Bank Kalbar Mantapkan Sistem Transaksi Keuangan Nontunai hingga ke Desa

NONTUNAI - Pemkab Landak dan Bank Kalbar memantapkan sistem transaksi keuangan nontunai hingga ke desa. Penerapannya dengan CMS (Cash Management System) dengan sosialisasi kepada Pemdes se Landak, Senin (7/9/2020).

LANDAK, insidepontianak.com – Pemkab Landak dan Bank Kalbar memantapkan sistem transaksi keuangan nontunai hingga ke desa. Penerapannya dengan CMS (Cash Management System).

Dalam sambutan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa yang disampaikan oleh Sekda Landak Vinsensius mengatakan kehidupan saat ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Tanpa kecuali dalam sistem pembayaran yang mengeser peranan tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai.

Bacaan Lainnya

“Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi nontunai, antara lain menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya,” ujar Vinsensius dalam sosialisasi kepada Pemdes se Landak, Senin (7/9/2020).

Sebagai langkah persiapan, Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Bank Kalbar Cabang Ngabang. Serta telah menjajaki mekanisme yang harus ditempuh dalam upaya penerapan system ini termasuk payung hukum yang harus disiapkan.

“Penjajakan juga dilakukan untuk memastikan jenis belanja mana saja yang dapat menggunakan CMS untuk diterapkan di tahap awal nanti. Saya juga tidak ingin penerapan sistem transaksi ini terkesan terburu-buru dilakukan dalam pengolahan keuangan desa, tetapi sistem ini akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan mulai diterapkan di tahun anggaran 2021,” katanya.

Vinsensius juga menjelaskan terciptanya sistem transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan tentunya dilatarbelakangi oleh azas serta pengalaman dalam proses pengelolaan uang itu sendiri.

“Penerapan sistem transaksi nontunai diharapkan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi nontunai antara lain kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, pencegahan beredarnya uang palsu, pencegahan transaksi ilegal yang mengarah pada korupsi serta tertib administrasi dalam pengelolaan kas,” jelas Vinsensius.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *