Korporasi di Daerah Rentan Terlibat Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Syarief Yasser Arafat ketika membuka Sosialisasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership atas Korporasi) dalam Rangka Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Hotel My Home, Sintang, Kamis (10/9/2020) pagi.

SINTANG, insidepontianak.com – Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Syarief Yasser Arafat mengatakan korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Korporasi kerap kali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana.

“Berdasarkan penilaian risiko, teridentifikasi bahwa tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perorangan,” katanya ketika membuka Sosialisasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership atas Korporasi) dalam Rangka Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Hotel My Home, Sintang, Kamis (10/9/2020) pagi.

Bacaan Lainnya

Fenomena tersebut menunjukkan penguatan pengaturan dan penerapan transparansi informasi beneficial owner dari korporasi mendesak di Indonesia. Walau ada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, implementasinya harus tegas.

“Kita semua perlu bekerja keras untuk menyosialisasikan Perpres Nomor 13 Tahun 2019 sesuai lingkup kewenangannya masing-masing ke masyarakat, khususnya kepada anggota masyarakat yang kebetulan menjadi personel pengendali korporasi, baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Sintang memandang Perpres tersebut harus dipahami pemangku kepentingan. Baik lembaga pengawas dan aparat pemerintahan, serta pihak pelapor. Tujuannya agar mengetahui kerangka hukum baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalbar, Toman Pasaribu mengatakan berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi .Kejahatan tersebut antara lain tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya.

“Kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan, hasil tindak pidana yang sangat besar jumlahnya,” tambahnya.

Melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018, pemerintah mendorong transparasi beneficial ownership pada seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan pengungkapan BO (Beneficial Ownership) dari suatu korporasi.

“Bagi korporasi yang bergerak di bidang industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain, informasi BO menjadi penting guna mengetahui aktor intelektual atau pihak di belakang korporasi yang bertanggungjawab atas serangkaian kerusakan hutan dan lingkungan hidup, hilangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan, serta upaya penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana,” ungkapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *