Gidot Akui Inisiasi Pemberian Bansus yang Bermasalah ke 48 Desa di Bengkayang

SIDANG - Sekda Bengkayang, Obaja jadi saksi dalam sidang lanjutan kasus bansus Bengkayang, Kamis (10/9/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Bupati Bengkayang non aktif Suryadman Gidot bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi dana bantuan khusus (Bansus) yang menjerat 48 desa di Kabupaten Bengkayang. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Pontianak, mantan Ketua DPD Demokrat Kalbar ini mengakui inisasi pemberian bansus berasal dari dirinya.

“Saksi Gidot intinya mengakui bahwa pemberian bansus berasal dari pemikiran dirinya, dalam rangka menjalankan visi dan misinya sebagai Bupati,” kata Kasipidsus Kejari Bengkayang, Adytio Utomo kepada insidepontianak, Jumat (11/9/2020).

Bacaan Lainnya

Pemikiran tersebut, diakui Gidot karena banyaknya desa di Bengkayang yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal. Sehingga ia pun mendorong agar ada inovasi percepatan pembangunan desa dengan bantuan senilai Rp20 miliar.

“Inovasi percepatan desa mandiri ya kalau tidak salah,” jelasnya.

Selanjutnya, gagasan itu dirancang dan disampaikannya kepada para Kepala Desa, dan OPD terkait, dan akhirnya dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada desa-desa di Bengkayang.

“Kurang lebih seperti itulah, dia membenarkan kegiatan itu, namun menyerahkan ke OPD terkait. Selain itu Gidot selalu mengatakan lupa,” terangnya.

Sementara, Sekda Bengkayang Obaja mengaku, bahwa penandatanganan SK Peraturan Bupati baru ditangani Januari 2018. Sementara anggaran tersebut telah dicairkan lebih dulu di tahun 2017. Sampai saat ini JPU Kejari Bengkayang belum menemukan bukti adanya indikasi pembagian dana tersebut dari pihak desa ke Pemkab Bengkayang.

Pada persidangan pekan depan, Kejari akan menghadirkan terdakwa Benediktus Basuni dan Roberta Ika sebagai saksi mahkota.

“Keduanya nanti akan saling bersaksi dipersidangan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *