Kerja Pemkab Ketapang Tahun 2021 Fokus Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

SERAHKAN - Bupati Martin menyerahkan kepada DPRD Ketapang Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, di Ruang Rapat Utama DPRD Ketapang, Senin (14/9/2020).

KETAPANG, insidepontianak.com – Bupati Ketapang, Martin Rantan mengatakan rencana kerja pemerintah tahun 2021 fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sedangkan fokus pembangunan, diarahkan untuk pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Untuk menunjang pencapaian prioritas pembangunan tersebut, diperlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, dengan melakukan pengintegrasian prioritas nasional dengan prioritas daerah, berbasis kewilayahan.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah daerah harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,” ujar Bupati menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, di Ruang Rapat Utama DPRD Ketapang, Senin (14/9/2020).

Untuk itu, perlu sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Sinkronisasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang telah disepakati bersama.

“Dan itulah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021,” kata Bupati.

Bupati menyampaikan gambaran umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APND Tahun Anggaran 2021. Menurut Bupati, pendapatan daerah Kabupaten Ketapang, berdasar pada estimasi empris dan rasional akan mampu mencapai angka Rp1,5 Triliun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *