Mega Proyek Dermaga Pelindo Pontianak Mangkrak

ilustrasi Dea Dewi.

KETAPANG, insidepontianak.com – Ambisi Pelindo cabang Pontianak membangun mega proyek dermaga dan lapangan penumpukan untuk Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Kawasan Ketapang berujung mangkrak. Proyek senilai Rp45,3 miliar itu dikerjakan sejak 22 Maret 2019. Namun hingga 380 hari waktu pelaksanaan, wujudnya belum tampak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung didorong untuk mengusut proyek yang dikerjakan oleh BUMN ini.

Bacaan Lainnya

Pantauan insidepontianak.com di lapangan terlihat ratusan kayu cerucuk menancap tanah. Layaknya kaki-kaki, pondasi itu tertata rapi di tepi Sungai Pawan. Berdekatan dengan lokasi bongkar muat angkutan sungai Pontianak-Ketapang di Jalan Hayam Wuruk, Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Beton pancang serupa pensil usai diasah, bertumpuk di salah satu sisinya. Harusnya tiang-tiang itu sudah tertanam di tanah. Apalagi jika melihat plang proyek pembangunan dermaga dan lapangan penumpukan untuk Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Kawasan Ketapang, cabang Pelindo Pontianak, di pinggir jalan. Tertulis, tenggat pekerjaan selesai 5 April 2020.

Proyek ini sebenarnya mulai dikerjakan sejak 22 Maret 2019. Namun hingga 380 hari waktu pelaksanaan, sepi aktivitas pengerjaan proyek. Diduga penyebabnya, pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi, yakni ukuran tiang pancang dan cerucuk. Baru tahap awal pelaksanaan, pihak Pelindo memutuskan kontrak kerja dengan pihak kontraktor.

LENGANG – Aktivitas di bakal dermaga dan penumpukan peti kemas di Jalan Hayam Wuruk, Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang bikin Pelindo cabang Pontianak terlihat lengang. MUHAMMAD FAUZI

Berdasarkan dokumen surat perjanjian kontrak Pelindo cabang Pontianak nomor HK.01/20/11/1/D1.2/D5/C.PTK-17 yang diterima insidepontianak.com, kontraktor proyek miliaran itu adalah PT Pratama Godean Jaya. Kantornya berlokasi di Jalan Karaeng Bonto Tangnga II, Nomor 4F, Makassar. Kuasa direktur perusahaannya bernama Asep Rustandi. Dia juga kontraktor yang bertanggung jawab di Ketapang.

Dari surat yang ditandatangani General Manager Pelindo cabang Pontianak, Wahyu Hardiyanto, 20 November 2017 itu, pembayaran dilakukan enam tahap. Totalnya Rp45.337.077.000.

Seorang warga Desa Suka Bangun Dalam, Yopi bercerita, selain tak lagi dikerjakan, proyek pembangunan itu menyisakan masalah dengan masyarakat sekitar.

“Masalah pekerja, material, dan usaha kantin masyarakat juga ada yang belum dibayarkan,” tutur Yopi.

Beberapa material memang sudah di posisi seharusnya. Namun sebagian lagi teronggok begitu saja. Jika pekerjaan tak dilanjutkan, barang-barang itu malah mirip rongsokan.

“Sudah banyak material yang terpasang di sana, dari tiang pancang, cerucuk, tapi itukan tidak sesuai spesifikasi jadi harus diganti sesuai spesifikasi yang tertera di kontrak kerja mereka pelaksana,” katanya.

Para warga sudah berharap banyak dengan pembangunan pelabuhan Pelindo di sana. Dengan luasan yang berkapasitas besar, otomatis membawa perubahan ekonomi masyarakat sekitar. Paling tidak, mereka bisa bekerja di pelabuhan.

Pelaksana proyek pembangunan dermaga dan lapangan untuk penumpukan peti kemas itu, Asep Rustandi enggan bicara banyak terkait terbengkalainya proyek.

“Udah ke Pelindo belum? Saran saya ke Pelindo dulu, baru ke saya,” kata Asep saat dihubungi insidepontianak.com.

Asep menyebut dirinya adalah korban dari terhentinya pengerjaan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp45,3 miliar itu.

“Yang jelas saya adalah pihak yang dirugikan. Korban saya ini,” terangnya.

Sejak proyek dikerjakan, pihaknya belum menerima bayaran sepeser pun. Tak ada uang muka, bahkan penagihannya hingga kini belum dilunasi.

“Kalau ada yang bilang saya sudah terima uang, bohong semua itu, tidak benar,” katanya.

Perkara tiang pancang yang tak sesuai spesifikasi, Asep tak membantah. Dia mendorong hal itu ditanya ke Pelindo.

“Itukan menurut dia, makanya tanyakan ke Pelindo, mengapa tak sesuai. Kita kan punya kontrak,” pungkasnya.

Insidepontianak.com sudah mengonfirmasi Pelindo cabang Pontianak berkali-kali. Pertama tanggal 5 September 2020 dengan menghubungi Humas Pelindo cabang Pontianak, Hendra. Dia mengatakan akan mempelajari lebih dulu daftar pertanyaan yang diajukan. Namun konfirmasi lanjutan hingga berita ini diturunkan tanpa balasan.

Demikian halnya dengan General Manager Pelindo cabang Pontianak, Mustafa. Selain datang ke Kantor Pelindo cabang Pontianak, pesan WhatsApp ke Mustafa, Jumat (11/9/2020) pun, hanya dibaca.

KPK Turun Tangan

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menginvestigasi proyek mangkrak pelabuhan Pelindo cabang Pontianak itu di Kabupaten Ketapang.

“Itu proyek BUMN. Harus ditangani KPK atau Kejagung,” katanya.

Apalagi, angka pembangunannya miliaran. Proyek pun seharusnya sudah selesai sejak April 2020 lalu. Namun hanya cerucuk yang tegak di lokasi.

Karena itu, Uchok mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan evaluasi. Supaya akar persoalan mangkraknya pembangunan pelabuhan peti kemas di Kabupaten Ketapang itu bisa diketahui.

Jika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum harus masuk untuk melakukan penindakan.

“Makanya KPK harus melakukan investigasi sekaligus mengaudit anggaran pembangunan tersebut. Kalau proyek mangkrak kayak gitu, harusnya direkturnya copot saja dulu. Setelah itu baru dilakukan evaluasi untuk mengetahui di mana letak permasalahanya,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *