DPRD Segera Bentuk Pansus Bahas Usulan Enam Rancangan Peraturan Daerah

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Enam Raperda tersebut berkaitan dengan Narkotika, Rencana Umum Energi Daerah, Restribusi, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan, pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang membahas enam Raperda. Setelah dibentuk Pansus, maka selanjutnya dilakukan studi banding, berkonsultasi dengan provinsi lain, dan Kementerian Dalam Negeri.

Bacaan Lainnya

“Setelah itu, baru dilakukan proses penetapan Raperda dan dilakukan evaluasi ke Kemendagri terhadap materi yang tercantum. Baru ditetapkan sebagai Perda dan diundangkan dalam lembaran daerah,” terangnya.

Dia menilai, keenam Raperda yang diusulkan ini, merupakan sebagian dari Raperda yang dahulu pernah diusulan Pemprov ke DPRD. Keenam Raperda ini dianggap paling urgen dibanding dengan yang lain, sebab berkaitan dengan peraturan-peraturan di atasnya.

“Misalnya ada peraturan undang-undang dan Peraturan Presiden di atasnya, sehingga dinilai urgen, dibentuk sesuatu Perda,” katanya.

Selain itu, Raperda tersebut juga menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Misalnya, dalam pemenuhan energi di daerah, seperti listrik, dan pengelolaan lahan gambut.

“Hal-hal inilah sehingga Pemprov menganggap paling urgen, dan dibentuk Perda,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *