Kanwil Kemenkum HAM Kalbar dan Pemkab Sanggau Sepakati Perjanjian Fasilitasi Produk Hukum Daerah

TANDA TANGAN - Bupati Sanggau, Paulus Hadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pramella Y. Pasaribu menandatangani nota kesepahaman tentang fasilitasi produk hukum daerah, Kamis (17/9/2020).

SANGGAU, insidepontianak.com – Bupati Sanggau, Paulus Hadi, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pramella Y. Pasaribu, beserta rombongan, Kamis (17/9/2020). Pertemuan itu, dilangsungkan di Kantor Bupati, dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau dengan Kanwil Kemenkum HAM Kalbar tentang fasilitasi produk hukum daerah.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Kakanwil juga menyerahkan sertifikat hak cipta lagu Mars Kota Sanggau kepada Bupati Sanggau.

Bacaan Lainnya

Kakanwil Kemenkumham Kalbar mengatakan, Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal. Sebaliknya, ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

“Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Secara komprehensif, peraturan daerah itu dibentuk, bukan hanya disusun, dibahas, ataupun ditetapkan. Membentuk Perda, berarti melakukan proses pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

“Meniadakan salah satu dari keseluruhan proses di atas, berarti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Pramella, segala berbentuk produk hukum, mesti memperhatikan landasan formil berupa tahapan/prosedurnya, selain landasan materilnya berupa muatan materinya. Tahapan pembentukan Perda dimulai saat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi, Kanwil Kemenkumham Kalbar melakukan pengembanganan layanan aplikasi dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi atas proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di seluruh wilayah di Kalbar dengan aplikasi yang dinamai Si Amora.

“Melalui aplikasi ini Pemda dapat memantau sudah sampai pada tahapan mana pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *