Wakil Rakyat Dorong Polisi Usut Tuntas Dugaan Penyerobotan Tanah di Sengkubang

Anggota DPRD Mempawah, Muhaidi Jafar.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dapil Mempawah Hilir-Mempawah Timur, Muhaidi Jafar mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyerobotan lahan yang berlokasi di Dusun Parit Senin, Desa Sengkubang, Mempawah. Dia menduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja memalsukan surat menyurat dan menjual tanah tersebut kepada investor.

“Saya minta polisi mengungkap aktor intelektual dalam kasus ini. Ada permainan dari pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Sengkubang untuk mendapakan keuntungan pribadi,” katanya, Jumat (18/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dia memastikan telah menerima aspirasi masyarakat terkait kasus tersebut. Legislator partai Nasdem itu menjelaskan ada sejumlah warga yang mengadu ke dirinya terkait surat panggilan Polres Mempawah.

“Saya sudah menerima aspirasi dari warga Sengkubang. Mereka mengaku mendapatkan surat panggilan dari Polres Mempawah terkait dugaan penyerobotan lahan. Saya mengetahui riwayat lahan tersebut yang mana pada tahun 2013 memang ada warga yang disuruh menebas hutan produksi,” katanya.

Selama ini kata dia, lahan yang berstatus hutan produksi tersebut tidak pernah dikuasai oleh warga Sengkubang. Warga sambung dia, hanya diminta membersihkan lahan dan diberikan uang ganti rugi telah menebas lahan oleh Kades Sengkubang saat itu, Bahtiar.

“Masyarakat tidak pernah menjual lahan tersebut apalagi melakukan penyerobotan. Tuduhan ini sangat tidak mendasar, kalau soal upah tebas itu wajar saja karena mereka sudah bekerja membersihkan lahan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah dilaporkan oleh seseorang atas dugaan penyerobotan tanah di Dusun Parit Senin, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir. Mereka pun terkejut saat dipanggil menghadap polisi.

“Saya terkejut ketika mendapat panggilan dari Polres Mempawah terkait dugaan penyerobotan. Bukan hanya saya sendiri ada sekitar 20-an orang. Kami dilaporkan oleh seseorang yang mengaku pemilik lahan di Dusun Parit Senin, Sengkubang,” kata Munzirat, salah seorang warga Dusun Suka Damai, Desa Sengkubang, usai memberikan keterangan ke polisi, Jumat (18/9/2020).

Dia bercerita, sekitar tahun 2013 lalu, bersama sejumlah warga Sengkubang, dia disuruh membersihkan lahan berstatus hutan produksi dengan luasan sekitar 3.000 hektar.

“Itu atas inisiatif Kepala Desa Sengkubang saat itu yakni Bahtiar,” katanya.

Munzirat dapat tugas menebas lahan sekitar dua hektar. Akan ada program penanaman karet dari Kades. Bibitnya dari Dinas Pertanian Mempawah. Upahnya Rp9 juta.

“Uang Rp9 juta itu diberikan oleh Kepala Desa, Bahtiar sebagai upah menebas lahan. Padahal waktu itu baru sebagian lahan yang selesai ditebas,” katanya.

“Saya terima uang tersebut dengan kuitansi jelas di salah satu kafe. Setelah uang kami terima, ternyata lahan itu diserahkan kepada seseorang yang disebut-sebut investor perkebunan sawit,” sambungnya.

Munzirat mengatakan, investor tersebut ingin membuat perkebunan sawit namun warga menolak hingga lahan terbengkalai. Ketika ada surat panggilan dari Polres Mempawah, mereka pun terkejut.

Dia menuturkan, penyidik kepolisian menunjukkan surat jual beli yang terdapat tanda tangan dirinya. Dengan tegas dia membantah. Selama ini dia merasa tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun.

“Saya menduga ada oknum yang memalsukan surat jual beli dan tanda tangan saya beserta warga Sengkubang lainnya. Saya akan menuntut balik laporan ini. Karena saya tidak pernah menyerobot lahan siapapun,” tegasnya.

Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Mempawah, AKP M Resky Rizal. Dia memastikan proses hukum berjalan secara maksimal.

“Kasus ini masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini sudah tiga orang kita lakukan pemeriksaan, saksi-saksi tersebut kita panggil untuk dimintai keterangan. Kita pasti akan maksimalkan prosesnya,” katanya.

Terkait berapa jumlah warga yang akan dipanggil sebagai saksi, AKP M Resky Rizal mengatakan belum tahu karena bisa saja terus bertambah.

“Kita tunggu penyidik melaksanakan pemeriksaan dulu,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *