DPRD Minta Pemkab Mempawah Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis. YAK

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Mempawah diminta menghentikan sosialisasi Perbup Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Sanksi Protokol Kesehatan. DPRD meminta aturan tersebut langsung diimplementasikan. Mereka yang melanggar langsung ditindak.

“Sekarang sudah waktunya untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 50 Tahun 2020 tersebut. Jadi sudah cukuplah sosialisasi-sosialisasi. Harus ada penindakan di lapangan,” kata Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis, Minggu (20/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mendesak agar segera dilakukan penindakan ketimbang sosialisasi terlalu lama. Sampai saat ini, kata wakil rakyat fraksi Nasdem tersebut, sudah puluhan orang terinfeksi virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Mempawah.

Dia meminta penindakan di lapangan harus segera dilakukan supaya masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Selama pandemi ini kata Darwis, pelaku usaha yang selalu ramai seperti warung kopi, kafe dan tempat hiburan masih belum maksimal menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya semua pihak bersinergi sesuai tugasnya masing-masing.

Darwis juga mendesak agar penerapan Perbup No 50 Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah menyapu rata semua orang. Mulai dari pejabat pemerintah, pelaku usaha, sampai masyarakat biasa.

“Dalam penerapan sanksinya nanti, tidak boleh ada pandang bulu. Siapapun dan dimanapun jika melanggar Perbup No 50 Tahun 2020 harus ditindak, mulai dari sanksi sosial hingga denda,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *