Dewan Targetkan Enam Raperda Usulan Pemprov Kalbar Selesai Tahun Ini

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Provinsi Kalbar kembali menggelar paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Gubernur Kalbar, atas pandangan fraksi-fraksi, terhadap enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan Pemprov Kalbar, Senin (21/9/2020). Penyampaian pandangan umum tersebut dibacakan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Secara umum, Gubernur menerima semua masukan dari fraksi untuk menyempurnakan usulan enam Raperda itu. Misalnya soal rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalbar tahun 2021-2050. Di mana, fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar raperda itu juga mengatur hal-hal yang mendasar.

Bacaan Lainnya

Seperti, prediksi kebutuhan energi dari potensi daerah, kemudian mengidentifikasi permasalahan energi di daerah dan menginventarisir potensi energi daerah.

Wakil Gubernur pun sependapat dengan masukan fraksi PDI Perjuangan tersebut. Sebab, selama ini memang, pengeIolaan energi di daerah belum diatur secara spesifik. Sehingga terjadi kesenjangan dalam pelayanan energi yang tidak merata.

Hal itu, terlihat dari masih banyaknya daerah-daerah yang belum mendapatkan fasilitas listrik yang memadai.

“Untuk itu, raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalbar ke depannya diharapkan berbasis legalitas pengolahan energi,” kata Norsan membacakan Pandangan Umum Gubernur.

Kemudian, Gubernur juga sependapat dengan Fraksi Partai Golkar yang menyatakan, pengembangan cadangan energi daerah merupakan upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan energi daerah dalam menghadapi ketersediaan energi di daerah.

Adapun enam raperda yang diusulkan Pemprov Kalbar ke DPRD yaitu, Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalimantan Barat Tahun 2020-2050, Retribusi Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dan Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Norsan pun menegaskan enam raperda tersebut sangat penting untuk pembangunan Kalbar ke depannya. Karena itu, dia berharap enam usulan raperda itu bisa segera disahkan oleh DPRD Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menegaskan enam raperda usulan Gubernur Kalbar itu ditargetkan harus disahkan di tahun 2020 ini.

“Hasil dari pandangan umum Gubernur tadi, akan dibawa fraksi-fraksi untuk dibahas kembali dalam rapat Pansus,” katanya.

Menurut Suriansyah, enam raperda tersebut memang sangat penting untuk mendukung rencana-rencana pembangunan Kalbar ke depannya.

“Sehingga enam Raperda ini sangat urgen. Tahun ini harus selesai. Dan sebenarnya masih ada satu lagi raperda yang urgen yaitu Raperda tentang Perusda Aneka Usaha berubah menjadi Perumda Aneka Usaha sesuai dengan aturan di atasnya,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *