Gubernur Sutarmidji Dukung Pembatasan Aktivitas Malam Wali Kota Pontianak

Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mendukung rencana pembatasan aktivitas malam di Kota Pontianak guna menekan laju keterjangkitan Covid-19.

Jika melihat data pertambahan kasus, dalam sepekan terakhir Pontianak selalu memiliki kasus baru lebih dari lima tiap harinya. Pembatasan aktivitas malam sebelumnya pernah dilakukan di bulan Mei. Hasilnya diklaim maksimal.

Bacaan Lainnya

“Pemprov sangat mendukung keputusan Wali Kota Pontianak untuk pembatasan aktivitas dalam jam tertentu, untuk kebaikan bersama,” tulis Sutarmidji di akun fanspage Facebooknya, Rabu (23/9/2020) malam.

Dia berharap semua pihak terlibat dalam menekan angka keterjangkitan virus Corona di Kalbar.

“Kesampingkan dulu perbedaan pandangan politik anda dan lain-lain. Ayo bersama kita tekan angka keterjangkitan virus Corona,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan berdasarkan hasil rapat besar bersama Tim Gugus Tugas Covid-19, akan diterapkan pembatasan aktivitas malam hari di Kota Pontianak selama 14 hari. Hal itu untuk mengantisipasi angka kasus Covid-19 yang terus meningkat belakangan ini.

“Pembatasan aktivitas malam, bukan jam malam, misalnya warung kopi, mal, dan taman harus tutup jam 9 malam, dan razia masker secara sporadis,” katanya di sela rapat evaluasi bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 di Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (23/9/2020).

Selain aktivitas di ruang publik, layanan di kantor-kantor pun diberlakukan sama. Kepastikan kapan dimulainya pembatasan itu masih menunggu keluarnya surat edaran Wali Kota.

“Mungkin besok atau lusa,” katanya.

Kebijakan ini sebelumnya pernah dilakukan pada bulan Mei, dan dirasa cukup berhasil. Pengambilan keputusan ini pun bukan tanpa alasan. Dari pantauan lapangan, misalnya di warung kopi, dari 360 warung kopi hanya 19 yang benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Pengunjungnya tak lepas masker. Sisanya masih kurang disiplin.

Selain itu, dari razia masker yang dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020, dendanya hingga kini mencapai Rp39 juta. Didapat dari warga dan pengusaha yang melanggar protokol kesehatan.

“Kita sebenarnya tidak mau besar kalau masyarakat dan pemilik usaha taat,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *