INKOP Pusat Angkat Bicara Soal Permasalahan Koperasi TKBM Pelabuhan Internasional Kijing

Sekretaris Umum, Induk Koperasi (INKOP) TKBM seluruh Indonesia, Agus Budianto.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Masalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah diluruskan oleh Sekretaris Umum, Induk Koperasi (INKOP) TKBM seluruh Indonesia, Agus Budianto.

Dia menjelaskan, permasalahan yang mencuat di masyarakat terkait siapa TKBM yang berhak mengelola bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing tersebut, sebenarnya mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi.

Bacaan Lainnya

“Unit pengelola TKBM merupakan satuan organik bukan koperasi. Dalam hal ini, satuan organik yang dimaksud dibentuk oleh Koperasi TKBM Jasa Karya Pontianak. Kemudian, Koperasi Jasa Karya malah membentuk lagi Koperasi Mitra Masa II,” katanya.

Agus menjelaskan, satu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), satu Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan (Daerah Lingkungan Kerja) DLKr ada dua koperasi (Jasa Karya dan Mitra Masa II) telah bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 yang tertuang dalam SKB 2 Dirjen 1 Deputi tentang kelembagaan yang berbunyi, “pada setiap pelabuhan dibentuk satu (1) koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.

“Itulah sebabnya, keberadaan unit di sini harus unit organik, bukan membentuk institusi koperasi baru, seperti yang terjadi pada Koperasi TKBM Mitra Masa II itu tidak sesuai dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi,” katanya.

Semestinya kata Agus, TKBM Jasa Karya Pontianak yang ruang lingkupnya sampai ke Pelabuhan Internasional Kijing membentuk satuan organik seperti yang tertuang dalam SKB 2 Dirjen 1 Deputi.

“Secara aturan itu, Pelabuhan Internasional Kijing adalah unit dari Koperasi TKBM Jasa Karya. Maka, KSOP harus tegas dalam menjalankan aturan tersebut,” ujarnya.

Kemudian lanjut dia, selaras dengan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 pasal 63 ayat 2, koperasi yang sudah berhasil mengerjakan suatu usahanya tidak boleh masuk ke dalam koperasi lain. Maka dari itu Koperasi TKBM Jasa Karya Pontianak harusnya membentuk unit organik, bukan membentuk koperasi baru.

“Saya menyarankan agar Bupati Mempawah harus segera membuat rekomendasi sesuai aturan berlaku. Sebab sudah ada kisruh TKBM di Pelabuhan Internasional Kijing ini, kalau sesuai aturan maka koperasi yang bekerja di sana adalah Unit dari Koperasi TKBM Jasa Karya Pontianak,” ungkapnya.

Agus menekankan, siapapun unit yang bekerja di Pelabuhan Internasional Kijing harus berdasarkan rekomendasi Bupati Mempawah yang ditujukan kepada KSOP, kemudian KSOP yang menindaklanjuti itu.

“Bupati dan KSOP harus menentukan rekomendasinya kepada siapa. Jika nantinya Koperasi Jasa Karya tidak mau memberikan sesuai rekomendasi itu, maka KSOP sebagai pembina dapat mencabut keanggotaannya,” katanya.

Agus menambahkan, jika Bupati Mempawah telah merekomendasikan Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Borneo Samudra Bestari maka itu tidak masalah karena sudah sesuai aturan DLKp-nya di luar wilayah Pontianak.

“Jika ada Koperasi Borneo Samudra Bestari yang disampaikan Bupati untuk menjadi primer Pelabuhan Internasional Kijing maka sah-sah saja. Karena DLKP di luar wilayah Pontianak, maka silakan saja dan tidak melanggar,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *