Pengurus Koperasi Mitra Masa II Pelabuhan Kijing Mengadu ke Komisi I DPRD Mempawah

MENGADU - Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Mitra Masa II Pelabuhan Kijing mengadu ke Komisi I DPRD Mempawah, Rabu (23/9/2020).

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Mitra Masa II Pelabuhan Kijing mengadu ke Komisi I DPRD Mempawah terkait kisruh siapa yang berhak mengelola pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Rabu (23/9/2020).

Namun sayangnya, pihak-pihak penting yang diundang dalam pertemuan tersebut, termasuk Bupati Mempawah tidak hadir. Pertemuan direncanakan akan dijadwalkan ulang oleh Komisi I DPRD.

Bacaan Lainnya

Awalnya, Ketua Koperasi Mitra Masa II Pelabuhan Kijing, Mahdi MS merasa dirugikan dengan adanya surat rekomendasi Bupati Mempawah kepada Koperasi Borneo Samudra Bestari dengan nomor 521.2/3694/Dishublh-B yang ditujukan kepada Kepala KSOP Pontianak tanggal 28 Juni 2019.

Mahdi mengatakan, dalam rekomendasi tersebut, Bupati merekomendasikan Koperasi Borneo Samudra Bestari untuk menjadi Unit Usaha Pengerah Jasa (UUPJ) yang mengelola bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing.

Sebelumnya, Senin (21/9/2020) Bupati Mempawah, Erlina, dalam pertemuan sosialisasi di Aula Kantor Bupati bersama pihak terkait mengatakan rekomendasi tersebut menindaklanjuti rekomendasi Bupati periode sebelumnya dengan nomor 521.2/15563/Dishublh-B.

Mahdi merasa agenda sosialisasi di Aula Kantor Bupati tersebut tidak relevan. Dalam agenda yang dihadiri Sekretaris Umum INKOP Pusat, OPD terkait, dan sejumlah Koperasi TKBM di Mempawah tersebut, menetapkan salah satu koperasi yang direkomendasikan untuk mengelola pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing.

“Itulah yang mendasari kita mengadu ke Komisi I DPRD. Koperasi TKBM Mitra Masa II Pelabuhan Kijing punya perijinan yang lengkap, jika Sekretaris INKOP Pusat mengatakan kami tidak mengantongi surat konfirmasi dari KSOP, saya pastikan saya punya surat tersebut,” sambungnya.

Sebelumnya saat diwawancarai wartawan, Sekretaris INKOP Pusat, Agus Budiarto meragukan surat rekomendasi KSOP kepada TKBM Mitra Masa II. Menurut dia, KSOP Pontianak tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, jika ada kemungkinan besar itu adalah kekeliruan.

“Kok bisa dapat rekomendasi dan pengesahan dari Kemenkumham, Menteri Koperasi dan lainnya. Padahal, dalam pengisian OSS pengesahan Kemenkumham khusus Koperasi TKBM harus melampirkan rekomendasi KSOP. Saya heran apakah KSOP memberikan rekomendasi kepada Mitra Masa II, kalau benar maka ada kesalahan dalam memahami DLKp dan DLKr,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Mahdi mengatakan TKBM Mitra Masa II Pelabuhan Kijing bisa mendapatkan pengesahan Kemenkumham dengan syarat rekomendasi KSOP, dan KSOP sudah memberikan surat konfirmasi kepadanya sebelum diskresi dilakukan di Jakarta. Dia mengaku sudah mendapatkan rekomendasi dari KSOP dan mengacu pada surat dari INKOP pada tanggal 27 Desember.

“Dasar pembentukan TKBM adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi. Bukan diskresi yang dilakukan di Jakarta tanggal 24 Juni 2019. Walaupun sudah ditandatangani diskresi itu yang mana pembentukan TKBM harus ada rekomendasi Bupati tidak semata-mata membuat itu menjadi aturan yang baku, harus dikukuhkan dulu dalam SKB tadi,” bebernya.

Mahdi menuding, upaya diskresi yang dilakukan di Jakarta agar bisa menunjuk Koperasi Borneo Samudra Bestari sebagai pengelola pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing.

“Diskresi di Jakarta itu supaya bisa memberikan rekomendasi kepada koperasi Borneo Samudra Bestari, lagi pula diskresi itu bukan berarti langsung bisa dipakai dan disahkan dengan tanda tangan begitu saja. Harus ada perubahan dari SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Jadi bukan atas dasar kemauan Kepala Daerah saja,” katanya.

Akhirnya, pengaduan yang disampaikan ke Komisi I DPRD Mempawah tersebut tidak menemukan kesimpulan apa pun.

Ketua Komisi I, Ahmadi mengatakan akan menjadwalkan ulang dan memanggil pihak-pihak terkait seperti KSOP dan Bupati Mempawah.

“Kita akan menjadwalkan ulang audiensi ini, kita berikan kesempatan kepada Koperasi TKBM Mitra Masa II untuk melengkapi berkas-berkas legal standingnya. Tidak menutup kemungkinan semua pihak akan kita panggil, seperti KSOP dan Bupati Mempawah,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *