Larang Media Liput Tahapan Pilkada, Ketua KPU Ketapang Minta Maaf

KLARIFIKASI - KPU Ketapang menglarifikasi dan meminta maaf kepada jurnalis Ketapang, Jumat (25/9/2020).

KETAPANG, insidepontianak.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang menyampaikan permintaan maaf terkait pelarangan liputan yang dilakukan oknum petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut paslon di Hotel Borneo, Kamis (24/9/2020) lalu.

Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengatakan pihaknya berkepentingan untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi pada saat pencabutan nomor urut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Bacaan Lainnya

“Atas nama lembaga KPU kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak mengenakan kemarin, ini tentu bukan kesengajaan namun ada miskomunikasi di jajaran kami,” katanya, Jumat (25/9/2020).

Sebelum kegiatan tersebut, mereka telah melakukan rapat pleno internal. Ketentuannya memang media tidak masuk dalam undangan namun diperbolehkan melakukan kerja jurnalistik yaitu peliputan pleno terbuka pencabutan nomor urut paslon,
dengan menggunakan kartu identitas yang disiapkan KPU.

“Tapi faktanya banyak orang yang mengaku media saat itu sehingga ID Card habis, tapi ada kebijakan untuk media resmi yang cukup menunjukkan ID Card media masing-masing. Nah ini yang terjadi miskomunikasi di jajaran kami dan kami akan melakukan evaluasi kepada staf kami tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota KPU Ketapang, Ari As’ari juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. KPU selektif memilah media karena sempat ada kejadian pihak yang mengaku sebagai media massa namun nyatanya hanya media sosial. Mereka ini pun berkerja tak sesuai etika sehingga mengganggu jalannya proses tahapan pendaftaran.

“Rupanya setelah kami kroscek bukan media resmi melainkan media paslon atau media sosial. Jadi ini membuat kami perketat dan kami memohon maaf karena miskomunikasi yang menimpa rekan-rekan media resmi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK), Theo Bernadhi menyambut baik inisiatif pertemuan yang dilakukan oleh pihak KPU. Pertemuan ini memperjelas persoalan.

“Pernyataan maaf dari rekan-rekan KPU tentu kami terima dengan lapang dada dan berharap ke depan hal-hal demikian tidak terulang kembali,” katanya.

Keberadaan media massa tentu sangat membantu penyampaian kepada publik tahapan Pilkada yang saat ini sedang berlangsung. Sehingga jangan ada kejadian-kejadian pembatasan kerja jurnalistik wartawan.

“Kita paham kalau semakin hari banyak pihak yang mengklaim dirinya sebagai media atau jurnalis namun nyatanya bernaung di wadah media sosial seperti Youtube. Tentu ini harus menjadi evaluasi masing-masing agar bisa mawas diri dan menjalankan kegiatan sesuai etika agar tak merusak nama media-media resmi yang ada saat ini,” mintanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *