DPRD Kalbar Sayangkan Pemkab Tak Jalankan Peraturan Gubernur Kirim Sampel Tes Usap

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menyayangkan ketidaktaatan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 110 Tahun 2020, untuk mengirimkan 200 sampel swab atau tes usap per minggu.

Menurutnya mengirimkan sampel sangat penting untuk mengetahui sebaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

Bacaan Lainnya

“Tidak tercapainya target pengujian Covid-19 ini patut disesalkan. Ini berakibat kita underestimate (meremehkan) terhadap jumlah penderita Covid-19 di daerah masing-masing,” ujar Suriansyah kepada insidepontianak.com, Senin (28/9/2020).

Suriansyah menyebut, jumlah sampel yang harus diuji tersebut merupakan standar dari Pemerintah Pusat dan World Health Organization (Who) guna mengetahui sebaran sebenarnya Covid-19.

Tidak tercapainya jumlah pengujian, atau pemeriksaan swab, maka daerah akan menganggap wilayahnya aman-aman saja. Padahal kondisi sebenarnya sudah memprihatinkan.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” mintanya.

Di sisi lain, Pemprov juga harus menyadari kemampuan masing-masing kabupaten tidak sama. Termasuk ketersediaan sarana, untuk pengujian swab.

“Tentunya ini juga harus menjadi pemakluman untuk kita bersama,” katanya.

Dirinya pun mendorong Pemprov membantu Pemkab terkait menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Utamanya penyediaan alat tes. Dengan begitu Peraturan Gubernur dapat dijalankan dengan baik.

“Saya rasa tidak ada kesengajaan untuk melawan perintah Gubernur namun ketidakmampuan dalam melaksanakan itu yang mungkin jadi masalah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat beberapa daerah yang terkesan melawan kebijakan Gubernur Sutarmidji dengan tidak mengirimkan 200 sampel swab per minggu.

Dari data Dinas Kesehatan minggu terakhir bulan September, secara berturut-turut, masih banyak daerah yang mengirimkan sampel di bawah keharusan. Bahkan Singkawang, Sekadau, Sanggau, Bengkayang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara jumlahnya di bawah rata-rata.

Kewajiban itu sebenarnya diatur dalam Pergub Kalbar 110 Tahun 2020. Jika melanggar transfer dana bagi hasil pajak daerah akan ditunda.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *