Pemda Lawan Kebijakan Tes Usap Gubernur Sutarmidji

ilustrasi Dea Dewi P.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sejumlah Pemerintah Daerah di Kalbar ‘melawan’ kebijakan Gubernur Sutarmidji dengan tidak mengirimkan 200 sampel tes usap atau tes swab per minggu. Kewajiban itu ada dalam Pergub Kalbar Nomor 110 Tahun 2020. Jika melanggar, transfer dana bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Kalbar akan ditunda.

Yang dimaksud dana bagi hasil pajak adalah, bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

Bacaan Lainnya

Dari data Dinas Kesehatan Kalbar, hingga minggu terakhir September, secara berturut sejak awal bulan, daerah masih mengirim sampel di bawah keharusan. Malah Singkawang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara dan Bengkayang jumlahnya di bawah rata-rata.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, Bambang Suberkah merasa target Pemprov Kalbar dengan 200 sampel tes usap per minggu membebani. Terlebih penduduk Kayong Utara yang hanya seratus ribu lebih. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik, penduduk kabupaten itu 127.301.

Bambang membandingkan jumlah penduduk wilayahnya dengan Kota Pontianak yang memiliki 668.935 jiwa. Semestinya, bila tes usap berdasarkan standar WHO, sampel yang harus dikirim Pemerintah Kota Pontianak lebih dari 200 per minggu.

Data Dinkes Kalbar sendiri menunjukkan Pontianak jadi daerah terbanyak pengirim sampel bersama Kabupaten Sintang.

“Yang benar itu 1.000:1 penduduk per minggu. Kalau dihitung–hitung Kayong hanya 126 paling tinggi swab per minggu, Pontianak seharusnya 500 sampai 600 per minggu karena jumlah penduduknya 600.000,” katanya.

Namun alasan lain, Dinkes Kayong Utara masih menunggu instruksi Bupati terkait kewajiban tes usap 200 orang per pekan sesuai perintah Gubernur Kalbar.

Menurut Bambang, jika seseorang harus dites usap, maka hasilnya baru dapat diketahui paling cepat 14 hari. Ketika orang tersebut positif sesuai hasil tes usap, pasti di masa tunggu itu dia melakukan kontak. Dia pesimis waktu tunggu dipakai untuk karantina mandiri.

“Dari kabupaten pokoknya 200 per minggu, kan begitu doang. Bukannya tidak bisa (mengirim sampel swab 200 per minggu) alasannya apa, apakah hanya intruksi Gubernur? Pak Bupati belum instruksikan, mana saya berani,” terangnya.

“Biaya pemeriksaannya sana (provinsi) yang nanggung, tapi swab, packing, kirim, yang bertugas, semua biaya kita yang menanggung,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Henry mengatakan pihaknya sudah berusaha memenuhi permintaan pengiriman swab ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Namun dari data Dinkes Kalbar, sampai pekan terakhir September, mereka baru mengirim 219 sampel.

“Kita sudah melakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan dan berdasarkan kontak tracking yang diperlukan dalam penyelidikan epidemiologi,” ucapnya.

Dia memastikan, dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Dinkes Kabupaten Sekadau terus berupaya melakukan testing baik melalui rapid test maupun swab test.

“Kendala memang, di antaranya tenaga swab (analis) yang harus kita latih, serta pemahaman kepada masyarakat terhadap perlunya pemeriksaan swab PCR dalam pemenuan kasus,” katanya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting mengklaim, sudah mengirim sampel swab penduduknya sebagaimana yang diwajibkan.

“Saya kira, kami sudah memenuhinya. Di minggu ketiga bulan ini, kami sudah mengirimkan (sampel swab). Jumlahnya saya kira sudah melebihi sebagaimana yang dimintakan. Silakan tanya saja ke Dinkes Kalbar,” ucapnya.

Dari data yang ada, memang di pekan ketiga Dinkes Sanggau mengirim 213 sampel. Namun di pekan sebelum dan setelahnya, paling banyak hanya 50.

Dia memastikan, ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau akan berusaha melakukan testing swab ke penduduknya untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan diuji menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Selama ini mereka tidak mengalami masalah apa pun terkait dengan pelaksanaan tes massal dan pengambilan sampel swab terhadap penduduk di Kabupaten sanggau.

“Kami tidak ada kendala. Dan kita berusaha memenuhi (Permintaan Dinas Provisi),” katanya.

 

Ketegasan Gubernur Sutarmidji untuk menerapkan sanksi pun diuji. Aturan wajib kirim sampel itu tertulis dalam pasal 9 ayat (1) Pergub tersebut. Di mana Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Laboratorium PCR wajib mengirim sampel uji swab PCR minimal 200 per minggu yang disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan.

Swab massal penting untuk pencegahan dan deteksi penularan Covid. Apalagi hasil swab tes menunjukkan kasus cenderung naik dalam dua pekan terakhir. Namun masih banyak daerah tak melindungi warganya.

“Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penundaan transfer dana bagi hasil pajak daerah,” tulis pasal 17 aturan yang diundangkan 24 Agustus 2020 itu.

Pengamat kebijakan publik Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen mendorong Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sanksi ke kabupaten/kota yang terkesan abai terhadap permintaan pengiriman swab 200 sampel per minggu sebagaimana yang diatur dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2020.

“Kebijakan penanganan Covid-19 ini memang harus dilakukan dengan tegas,” sebutnya.

Pemberian sanksi harus dilakukan. Kepastian regulasi kebijakan yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dan beragam. Gubernur sebagai perwakilan Pemerintahan Pusat, punya kewenangan untuk mengawasi dan mengoordinir Pemerintah Daerah.

“Pemberian sanksi kepada daerah yang tidak memenuhi permintaan swab itu, diatur oleh regulasi. Sehingga jika ada yang tidak menjalankannya, sanksi itu harus dilaksanakan,” tegasnya.

Selain itu, ke depan Gubernur harus mengekspos ke media, daerah mana saja yang dinilai tidak tanggap mengirimkan samples swab 200 per minggu tersebut. Hal ini sebagai salah satu cara melakukan intervensi.

Sementara ketika dikonfirmasi, Gubernur Kalbar, Sutarmidji tak berkomentar banyak.

“Ye, lihat aja nanti,” kata Sutarmidji.

Pentingnya Swab Massal

Sedikitnya sampel swab yang dikirim, berpengaruh terhadap temuan kasus. Bisa saja suatu daerah masuk zona hijau, padahal mereka tak melakukan tes massal untuk menemukan dan memetakan penyebaran Covid-19.

Hal itu terjadi di Sanggau, Kayong Utara dan Sekadau di pekan ketiga September. Mereka mendapat status zona hijau, padahal sampel yang dikirim tak sampai 200. Apa yang dilakukan, sama saja dengan membiarkan penduduk masuk kandang macan.

“Tiga wilayah ini, harus menjadi perhatian. Karena, kalau terus-menerus tidak melakukan testing, sewaktu-waktu kasusnya akan meledak dan membahayakan masyarakat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson.

Di Kalbar, perkembangan Covid-19 terus meningkat. Dalam sepekan terakhir, rerata ada belasan kasus positif tiap harinya. Hingga kini, masih ada 158 pasien positif di Kalbar yang menjalani isolasi, dengan 67 dirawat di rumah sakit. Total ada 946 kasus Covid-19, sebanyak 780 di antaranya sembuh dan delapan orang meninggal.

Saking tingginya peningkatan, sampai-sampai Minggu (27/9/2020), lantai dua dan tiga gedung isolasi terpadu RSUD Soedarso penuh. Lantai satu kini tengah disiapkan. Sebelumnya, gedung ini sempat ful di puncak gelombang pertama 9-31 Mei lalu. Namun setelahnya hanya satu ruang yang dipakai.

“Di samping itu RSUD Soedarso sekarang ini juga telah mempersiapkan dua gedung rawat inap lagi yang khusus merawat pasien kasus konfirmasi Covid-19 yaitu gedung rawat VVIP dan gedung IRNA,” tambah Harisson.

Hasil tes swab Laboratorium RS Untan bahkan menemukan sampel yang memiliki kandungan virus terbanyak hingga 609.189.440 copies. Itu pun hanya berasal dari sedikit lendir seorang pasien di hidung dan tenggorokan. Mereka masuk kategori super spreader yang mudah menularkan virus ke orang lain. Padahal, rata-rata pasein Kalbar hanya memiliki ratusan hingga ribuan copies virus.

“Reagen yang dipakai khusus untuk mendeteksi RNA virus Covid. Jadi sudah pasti ini Covid, bukan virus lain atau bakteri,” katanya.

Sampel dengan 609.189.440 copies virus itu berasal dari pasien positif yang berhubungan dengan orang dari luar Kalbar. Dinkes Kalbar juga menemukan super spreader yang merupakan transmisi lokal. Tapi tidak banyak.

Super spreader pada umumnya berhubungan dengan kasus dari luar Kalbar,” katanya.

Harisson berasumsi, virus dari luar Kalbar adalah jenis virus Covid yang jauh lebih cepat berkembang biak dengan cara memecah diri, mereplikasi diri, bahkan bermutasi dibandingkan dengan virus kasus transmisi lokal.

“Sementara ini yang paling tinggi. Bukan tidak mungkin ke depan kita akan menemukan yang lebih banyak lagi, karena virus ini paling mudah bermutasi menyesuaikan diri dengan lingkungan inangnya,” katanya.

Inang yang dimaksud adalah tubuh manusia. Sedang keadaan manusia juga dipengaruhi lingkungan tempat tinggal.

“Jadi bisa dikatakan, lingkungan tempat seseorang tinggal akan mempengaruhi bagaimana pola replikasi virus atau mutasi virus itu secara tidak langsung,” katanya.

Selain super spreader, ada pula sampel dengan kandungan virus nol sekian copies. Satu copies sendiri mengandung 225 virus.

“Itu cuma satu bagian kecil dari hidung dan tenggorokan. Tapi tidak layak masuk dalam kasus konfirmasi. Kasus macam ini sebenarnya banyak. Dia sudah mengandung virus tapi tidak layak disebut positif Covid-19,” katanya.

Terhadap mereka, Dinkes tetap memasukkannya dalam orang-orang berisiko dan disarankan isolasi mandiri di rumah. Hal ini penting karena mereka yang mengandung nol koma sekian copies virus, bisa sembuh jika imunitasnya baik, dan ada kemungkinan virus berkembang biak jika imunitas buruk dan ada penyakit bawaan yang tidak terkontrol.

“Kasus seperti ini tetap kita waspadai. Mereka karantina dan dipantau petugas kesehatan untuk dipastikan virusnya hilang,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *