Tak Kirim Sampel Tes Usap Sesuai Aturan, Harisson: Kadis Kesehatannya Lebih Baik Mundur

Kadinkes Kalbar, Harisson.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harrison mengingatkan seluruh Dinas Kesehatan di 14 kabupaten/kota untuk mengirim 200 sampel tes usap atau swab per minggu sesuai Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 110 Tahun 2020. Hal itu penting untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Kepala Dinas Kesehatan yang tidak mau melaksanakan testing 200 per minggu atau sesuai proporsi jumlah penduduk sesuai standar WHO, bagus mundur jak, daripada membahayakan keselamatan warga di daerahnya,” katanya, Senin (28/9/2020).

Bacaan Lainnya

Harisson pun jengkel dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kayong Utara yang menyatakan kewajiban itu membebani.

“Kayong tuh ngeyel, kalau memang berat 200, pakai standar satu sampel per 1.000 penduduk per minggu. Jadi, Kayong harusnya (kirim) 126 sampel per minggu. Coba lihat data Kayong berapa mereka kirim sampel per minggu?” kata Harisson kesal.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, hingga minggu keempat September ini, Dinas Kesehatan Kayong Utara hanya mengirim sampel swab sebanyak 29 sampel. Dengan rincian, minggu pertama dua sampel, minggu kedua 23 sampel, minggu ketiga empat sampel dan minggu keempat tidak mengirim sama sekali.

“Standar WHO dan Kemkes untuk pelaksanaan testing, 1 sampel swab per 1.000 penduduk per minggu. Kewajiban bukan tes massal, tapi hitung dari standari itu. Dari mana terbebani?” tanyanya.

Harisson bahkan membikinkan hitungan matematis. Jika Kayong Utara hanya harus kirim 126 sampel per minggu, artinya 21 sampel per hari. Apabila dibagi per Puskesmas, operasionalnya lebih gampang.

“Kalau dibagi lagi per Puskesmas, misalnya Puskesmasnya 10, kan berarti satu Puskesmas dua sampel per hari. Masa tidak dapat?” tanyanya.

Harisson menegaskan, pemeriksaan swab penduduk sangat penting untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Testing bagian dari upaya untuk deteksi dini potensi penularan Covid-19 di komunitas penduduk suatu daerah. Hanya dengan cara itu, penularan bisa ditekan dan dikendalikan.

“Jadi hasil testing itu, kalau terdeteksi (ada orang yang tertular) bisa langsung diisolasi. Supaya dia tidak menularkan ke orang lain,” katanya.

Menurut Harisson, salah satu risiko, jika suatu daerah tidak melaksanakan testing ke penduduknya, maka akan ada potensi penularan yang lebih luas. Oleh sebab itu, Harrison pun mengingatkan seluruh Dinas Kesehatan di Kabupaten/kota termasuk di Kayong Utara agar tidak mengabaikan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, Bambang Suberkah merasa target Pemprov Kalbar dengan 200 sampel tes usap per minggu membebani. Terlebih penduduk Kayong Utara yang hanya seratus ribu lebih. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik, penduduk kabupaten itu 127.301.

Bambang membandingkan jumlah penduduk wilayahnya dengan Kota Pontianak yang memiliki 668.935 jiwa. Semestinya, bila tes usap berdasarkan standar WHO, sampel yang harus dikirim Pemerintah Kota Pontianak lebih dari 200 per minggu.

Data Dinkes Kalbar sendiri menunjukkan Pontianak jadi daerah terbanyak pengirim sampel bersama Kabupaten Sintang.

“Yang benar itu 1.000:1 penduduk per minggu. Kalau dihitung–hitung Kayong hanya 126 paling tinggi swab per minggu, Pontianak seharusnya 500 sampai 600 per minggu karena jumlah penduduknya 600.000,” katanya.

Namun alasan lain, Dinkes Kayong Utara masih menunggu instruksi Bupati terkait kewajiban tes usap 200 orang per pekan sesuai perintah Gubernur Kalbar.

Menurut Bambang, jika seseorang harus dites usap, maka hasilnya baru dapat diketahui paling cepat 14 hari. Ketika orang tersebut positif sesuai hasil tes usap, pasti di masa tunggu itu dia melakukan kontak. Dia pesimis waktu tunggu dipakai untuk karantina mandiri.

“Dari kabupaten pokoknya 200 per minggu, kan begitu doang. Bukannya tidak bisa (mengirim sampel swab 200 per minggu) alasannya apa, apakah hanya intruksi Gubernur? Pak Bupati belum instruksikan, mana saya berani,” terangnya.

“Biaya pemeriksaannya sana (provinsi) yang nanggung, tapi swab, packing, kirim, yang bertugas, semua biaya kita yang menanggung,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Henry mengatakan pihaknya sudah berusaha memenuhi permintaan pengiriman swab ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Namun dari data Dinkes Kalbar, sampai pekan terakhir September, mereka baru mengirim 219 sampel.

“Kita sudah melakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan dan berdasarkan kontak tracking yang diperlukan dalam penyelidikan epidemiologi,” ucapnya.

Dia memastikan, dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Dinkes Kabupaten Sekadau terus berupaya melakukan testing baik melalui rapid test maupun swab test.

“Kendala memang, di antaranya tenaga swab (analis) yang harus kita latih, serta pemahaman kepada masyarakat terhadap perlunya pemeriksaan swab PCR dalam pemenuan kasus,” katanya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting mengklaim, sudah mengirim sampel swab penduduknya sebagaimana yang diwajibkan.

“Saya kira, kami sudah memenuhinya. Di minggu ketiga bulan ini, kami sudah mengirimkan (sampel swab). Jumlahnya saya kira sudah melebihi sebagaimana yang dimintakan. Silakan tanya saja ke Dinkes Kalbar,” ucapnya.

Dari data yang ada, memang di pekan ketiga Dinkes Sanggau mengirim 213 sampel. Namun di pekan sebelum dan setelahnya, paling banyak hanya 50.

Dia memastikan, ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau akan berusaha melakukan testing swab ke penduduknya untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan diuji menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Selama ini mereka tidak mengalami masalah apa pun terkait dengan pelaksanaan tes massal dan pengambilan sampel swab terhadap penduduk di Kabupaten sanggau.

“Kami tidak ada kendala. Dan kita berusaha memenuhi (Permintaan Dinas Provisi),” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *