Nilai Tuntutan JPU Tak Terbukti, Sanen: Kami Minta Roberta Ika Dibebaskan

Pengacara, Glorio Sanen.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kuasa hukum terdakwa kasus bansus Bengkayang, Roberta Ika meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberikan putusan bebas terhadap kliennya. Sebelumnya, dalam sidang Jumat (26/9/2020), Ika dituntut pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp500 juta dan subsider 3 bulan kurungan.

“Kami minta terdakwa Roberta Ika dibebaskan, karena tuntutan JPU secara nyata tidak terbukti berdasarkan persidangan,” kata Glorio Sanen, kuasa hukum Roberta Ika kepada insidepontianak.com.

Bacaan Lainnya

Sanen mengatakan, nota pembelaan dengan judul ‘Entah Apa Salahku’ dari Roberta Ika menggambarkan bahwa apa yang dituntut JPU berbeda jauh dengan fakta persidangan.
Salah satu contohnya, JPU mengatakan bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) ditandatangani Ika, selaku Bendahara BPKAD. Faktanya yang dihadirkan di muka sidang, SPP tersebut tidak ada penomorannya, tidak ada penanggalannya, serta tidak ditandatangani.

“Jadi seluruh uraian fakta dalam tuntutan jaksa tersebut tidak terbukti di persidangan,” terangnya.

Selain itu, dalam tuntutan lain, JPU mengatakan para kepala desa menghadap Roberta Ika terkait bansus. Namun, fakta di persidangan seluruh kepala desa tidak mengenal Roberta Ika, apalagi menghadap.
“Kemudian ketiga, Ika mengantarkan SP2D ke Bank Kalbar, padahal fakta persidangan SP2D diambil staf Bank Kalbar. Ambilmya dari Basuni,” pungkasnya.

Roberta Ika sendiri meneteskan air mata ketika membacakan empat halaman pembelaannya di meja hijau Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (1/10/2020) siang.

Dengan nada pelan, sesekali tersedu, mantan bendahara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang itu bersumpah tidak korupsi sebagaimana tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pembelaan itu diberi judul ‘Entah Apa Salahku’.

Sebelumnya, dalam sidang Jumat (26/9/2020), Ika dituntut pidana penjara selama enam tahun, denda Rp500 juta dan subsider 3 bulan kurungan.

“Dengan nama tuhan saya bersumpah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan jaksa,” ucap Roberta Ika, dalam sidang lanjutan dengan agenda pembelaan yang digelar melalui teleconference, Kamis (1/10/2020).

Ika mengaku sakit, dan stres dengan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Kalbar hingga ditahan sejak 2019 lalu dengan kasus yang tidak dilakukannya. Apalagi saat JPU menuntutnya pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp500 juta dan subsider 3 bulan kurungan.
Tuntutan tersebut, dinilai sangatlah tidak tepat.

“Bagaimana jika Bapak Jaksa berada pada posisi saya dengan tuduhan yang tidak saya lakukan. Saya dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Harta saya dijual pun tak cukup membayar,” terangnya sambil menangis.

Ika bercerita, pada 30 Desember 2017 lalu, dirinya memang diminta Kepala BPKAD, Benediktus Basuni datang ke kantor. Saat itu dirinya tengah ikut acara keluarga, namun dipaksa hadir menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).

Basuni berkata, bahwa itu untuk bantuan kepada desa-desa. Suaminya sudah melarang ke kantor. Namun sebagai bawahan, Ika tak mampu menolak. Padahal hujan turun deras. Ika pun berangkat ditemani anaknya.

“Kondisi di kantor saat itu sudah ramai orang, laki-laki, cuma beberapa orang yang perempuan,” jelasnya.

Sesampainya di kantor, Basuni mengatakan bahwa semua dokumennya sudah ada. Sebagaimana pekerjaan yang dilakoni, Ika diminta membuat SPP sesuai prosedur dan sistem.

Setelah dicek, ternyata anggarannya tak cukup Rp20 miliar. Namun Basuni memaksa minta dibuat secara manual. Kondisi itu membuatnya bingung, meminta pendapat siapa.

Namun sebagai bawahan, dia tak bisa menolak. SPP pun dicetak. Setelah itu, Ika tinggal pergi, karena ragu dengan pekerjaan yang sebelumnya tak pernah dilakukan.

“Jadi saya tidak memberikan nomor, tanggal, maupun menandatangani SPP sebagaimana dakwaan JPU,” jelasnya.

Seharusnya, jika SPP tidak ditandatangani Bendahara, maka Surat Perintah Mempawah (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak terbit. Dengan begitu pencairan anggaran Rp20 miliar untuk 48 desa tersebut tidak bisa dilakukan.

“Begitu prosedurnya, dan sampai sekarang saya bingung bagaiamana bisa cair,” imbuhnya.

Karena kasus ini, nama baiknya rusak. Roberta Ika berharap majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Dia tak mau dicap koruptor. Dirinya sangat kasihan dengan psikologis anaknya.

“Saya yakin keyakinan dan kebenaran ada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita semua,” tutupnya.

Sementara dalam sidang yang sama, Benediktus Basuni sendiri mengaku menyesal telah melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkayang Nomor 57 tentang Pemberian Bantuan Percepatan Pembangunan Desa-desa di Bengkayang.

Sebagai birokrat, apa yang dilakukanya itu dalam rangka menjalankan perintah Bupati yang tertuang dalam Perbup.

Saat ini, Basuni dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) penjara selama 8 tahun, denda Rp1 miliar dan subsider 6 bulan kurungan.

“Pertama saya menyesal karena mengikuti aturan Bupati dan SK Bupati berkenaan dengan Pergub,” kata Basuni di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dalam sidang lanjutan dengan agenda pembelaan terdakwa, Kamis (1/10/2020).

Sebagai suami dan ayah, dia mengaku bersalah atas kasus yang telah membuat mental anaknya terganggu, dan mendapatkan labelisasi koruptor.

“Anak nomor dua saya dan keempat saya sangat tertekan secara psikologis, dan nilai (sekolah)nya jatuh,” akunya.

Sebelumnya, dia menegaskan bahwa ide awal kasus bansus tersebut bersumber dari Suryadman Gidot. Sebelumnya, ada pertemuan di ruang kerja Bupati soal inovasi percepatan di desa dalam rangka pembangunan desa.

“Saat itu barulah kita menyampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama desa dan kecamatan,” terangnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkayang menuntut mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Benediktus Basuni pidana penjara selama delapan tahun, denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan.

Sementara Bendahara BPKAD, Roberta Ika dituntut pidana penjara selama enam tahun, denda Rp500 juta dan subsider tiga bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, kemarin.

Keduanya dinilai bersalah dalam kasus korupsi Bantuan Khusus (Bansus) untuk 48 desa di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017, yang merugikan negara senilai Rp20 miliar.

“Iya, sudah dibacakan kemarin,” kata Adytio Utomo, Kasipidsus Kejari Bengkayang kepada insidepontianak.com, Sabtu (26/9/2020).

Basuni dan Roberta Ika didakwa bersalah melanggar pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ini, selanjutnya tinggal pledoi atau pembelaan.

Bergulirnya kasus ini sejak penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan banyak kejanggalan dan perbuatan melawan hukum saat pencairan anggaran bansus senilai Rp20 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 48 desa di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017.

Namun, pencairan dana baru dilakukan di akhir tahun 2017 tepatnya 31 Desember.

Polda juga menemukan anggaran tersebut ditransfer ke rekening masing-masing Pemdes oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tanpa melalui proses-proses pengajuan proposal terlebih dahulu. Dana tersebut ditransfer ke 48 desa berkisar Rp400-500 juta.

Dari 48 Pemdes, 25 di antaranya diketahui sudah mencairkan anggaran yang ditransfer, dengan total sebanyak Rp11 miliar. Sementara 23 desa yang lain belum melakukan penarikan.

Dalam kasus tersebut, Polda Kalbar juga menyita uang penyimpangan sebesar Rp9 miliar dari 32 Kades.

“Penyitaan ini langkah dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset),” kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go beberapa waktu lalu.

Polda Kalbar akhirnya menetapkan BB dan RI sebagai tersangka pada 8 November 2019 lalu dan mereka ditahan sejak Februari 2020 lalu. Dari hasil penyelidikan, keduanya dianggap yang paling bertanggung jawab.

“BB berperan aktif dalam penyaluran dana. Sementara RI yang telah memproses pencairan dana bansus secara manual walaupun mengetahui ketersediaan dana tidak mencukupi,” terangnya.

Dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp19 miliar lebih. Selain dua tersangka, Polda Kalbar kembali menetapkan tersangka baru pada 1 Maret 2020. Mereka adalah ES, ZU dan JA.

“Mereka adalah tersangka baru dari kasus korupsi dana bansus Bengkayang. Jadi total ada lima orang,” jelasnya.

Selain itu, Polda juga telah memeriksa 174 saksi termasuk Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot yang juga tersandung kasus suap proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019.

Di samping itu, penyidik juga memeriksa lima orang ahli dalam kasus ini, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ahli Keuangan Negara, ahli Digital Forensic dari Puslabfor Polri, ahli Teknis dari Fakultas Teknik Untan, dan Auditor BPK RI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *