Kadiskes Kayong Utara Beberkan Alasan Tak Kirim 200 Sampel Tes Usap per Pekan

Kadiskes dan KB Kayong Utara, Bambang Suberkah saat diwawancarai wartawan. (Ist)

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kabupaten Kayong Utara, Bambang Suberkah membeberkan alasan daerahnya tak mengirim 200 sampel tes usap per pekan.

Hal ini sekaligus menanggapi teguran hingga sanksi Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji terhadap daerah yang tak ikut aturan itu.

Bacaan Lainnya

Menurut Bambang Suberkah, daerahnya terbentur keterbatasan sumber daya manusia di lapangan dan alat swab. Sehingga pihak Dinkes lebih memprioritaskan orang tertentu yang akan diswab. Di antaranya yang sakit, memiliki riwayat pergi ke zona merah, atau datang dari luar daerah.

“Intinya Pemda Kayong mendukunng Pergub yang dibuat. Tetapi kita melihat dari kemampuan pada waktu itu, kita hanya punya dua tenaga swab, juga bahan untuk swab itu kita terbatas,” katanya.

Dengan keterbatasan itu, Pemkab membuat kebijakan selektif memilih orang yang diswab.
“Harus betul-betul ada indikasi kuat bahwa ini perlu diswab, jadi jumlah swab yang kita kirim tidak sebanyak yang diinginkan provinsi,” jelasnya.

Selain itu, Bambang juga ingin meluruskan data pengiriman sampel swab di bulan September yang mana di minggu tertentu Kayong Utara tidak mengirimkan sampel swab sama sekali ke provinsi.

Hal tersebut disebabkan aturan baru dalam pengiriman swab. Yang mewajibkan pihak kabupaten untuk menginput data terlebih dahulu sebelum mengirim swab ke provinsi.

Karena jika hanya mengirimkan swab tanpa menginput data terlebih dahulu, maka sampel swab akan dikirimkan kembali ke daerah. Mengantisipasi hal tersebut pihak Dinkes dan KB baru mengirimkan sampel di minggu selanjutnya.

“Bulan September dikatakan nol itu salah, pada bulan September kita tetap kirim swab, ada seminggu pada bulan September itu nol memang di datanya, disebabkan ada perubahan dalam tata cara sistem pengiriman,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson beberapa waktu sempat memberikan teguran keras. Dengan menyarankan Kepala Dinas Kabupaten yang bertugas di kabupaten/Kota untuk mundur dari jabatan jika tidak mampu mengirim sampel swab 200 per minggu.

Terkait hal ini Bambang juga telah memberikan penjelasan langsung kepada Kadiskes Kalbar.

“Saya sudah klarifikasi bahwa menangani covid bukan hanya dilihat dari sampel yang dikiri indikator keberhasilannya, tapi banyak hal yang perlu kita lihat, aspek ekonomi, sosial, itu yang menjadi pertimbangan kita,” jelasnya.

“Secara pribadi Pak Harrison pun sudah minta maaf sama saya atas kalimat seperti itu ,” ungkapnya. (fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *