Korupsi Dana Bansus, Eks Kepala BPKAD Bengkayang Divonis Enam Tahun Bui

Sidang vonis Basuni. (Andi/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, menjatuhkan vonis penjara selama enam tahun denda 500 juta kepada Benediktus Basuni mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya penjara selama 8 tahun, denda 1 miliar dan subsider enam bulan kurungan.

Bacaan Lainnya

Dalam pertimbanganya, Majelis Hakim menilai Basuni terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan korupsi bersama-sama. Basuni dinilai terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Basuni dianggap memiliki peran signifikan dengan mencairkan dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa yang tidak pernah dianggarakan di APBD Bengkayang senilai Rp20 miliar di tahun 2017.

Basuni juga dinilai nekat mencairkan Bansus sementara saat pencairan berlangsung belum ada Peraturan Bupati 57 yang mengintruksikan. Sementara peraturan bupati yang ada dibuat mundur.

Sementara saat hendak pencairan Bendahara BPKAD, Roberta Ika telah mencoba mencairkan Bansus lewat Simda, namun ditolak karena anggaran tidak mencukupi, sehingga Roberta Ika tidak memberi nomor dan tanda tangan.

Tetapi Basuni memaksa membuat dan mendatangani SPM dan SP2D secara manual, yang seharusnya tidak bisa dilakukan untuk dilakukan pencairan, akibatnya negara dirugikan senilai Rp20 miliar. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan yang digelar Rabu (7/10/2020).

Sebelumnya, JPU menyataka Basuni bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya dalam pledoi yang dibacakan kemarin, Basuni mengaku menyesal telah melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkayang Nomor 57 tentang pemberian bantuan percepatan pembangunan desa-desa di Bengkayang. Sebagai birokrat, apa yang dilakukanya itu dalam rangka menjalankan perintah bupati yang tertuang dalam Perbup.

“Pertama saya menyesal karena mengikuti aturan Bupati dan SK Bupati berkenan dengan Pergub,” kata Basuni di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dalam sidang lanjutan dengan agenda pembelaan terdakwa, Kamis (1/10/2020).

Sebagai suami dan ayah, ia mengaku bersalah atas kasus itu telah membuat mental anaknya sangat down, dan mendapatkan lebelisasi korupsi. “Anak nomor dua saya dan keempat saya sangat tertekan secara psikologis, dan nilainya jatuh,” akunya.

Sebelumnya dia menegaskan bahwa ide awal kasus banus tersebut bersumber dari Suryadaman Gidot. Sebelumnya ada pertemuan di ruang kerja bupati akan ada inovasi percepatan di desa dalam rangka pembangunan desa.

“Saat itulah barulah kita menyampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama desa dan kecamatan,” terangnya.

Bergulirnya kasus ini sejak penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan banyak kejanggalan dan perbuatan melawan hukum saat pencairan anggaran bansus senilai Rp20 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 48 desa di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017. Namun, pencairan dana baru dilakukan di akhir tahun 2017 tepatnya 31 Desember.

Polda juga menemukan anggaran tersebut ditransfer ke rekening masing-masing Pemdes oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tanpa melalui proses-proses pengajuan proposal terlebih dahulu. Dana tersebut ditransfer ke 48 desa berkisar Rp400-500 juta.

Dari 48 Pemdes, 25 di antaranya diketahui sudah mencairkan anggaran yang ditransfer, dengan total sebanyak Rp11 miliar. Sementara 23 desa yang lain belum melakukan penarikan.

Dalam kasus tersebut, Polda Kalbar juga menyita uang penyimpangan sebesar Rp9 miliar dari 32 Kades.

“Penyitaan ini langkah dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset),” kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go beberapa waktu lalu.

Polda Kalbar akhirnya menetapkan Basuni dan Roberta Ika sebagai tersangka pada 8 November 2019 lalu dan mereka ditahan sejak Februari 2020 lalu. Dari hasil penyelidikan, keduanya dianggap yang paling bertanggung jawab.

“Basuni berperan aktif dalam penyaluran dana. Sementara Roberta Ika yang telah memproses pencairan dana bansus secara manual walaupun mengetahui ketersediaan dana tidak mencukupi,” terangnya.

Dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp19 miliar lebih. Selain dua tersangka, Polda Kalbar kembali menetapkan tersangka baru pada 1 Maret 2020.

Mereka adalah EK, ZU, LR dan JA. Berjalannya waktu, Bupati Bengkayang non aktif Suryadman Gidot juga ditetapkan tersangka pekan lalu, sehingga total ada tujuh tersangka.

Selain itu, Polda juga telah memeriksa 174 saksi yang juga tersandung kasus suap proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019.

Di samping itu, penyidik juga memeriksa lima orang ahli dalam kasus ini, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ahli Keuangan Negara, ahli Digital Forensic dari Puslabfor Polri, ahli Teknis dari Fakultas Teknik Untan, dan Auditor BPK RI. (andi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *