Dewan Kalbar Kecewa Aksi Demo Ricuh Rusak Fasilitas Publik

TEMUI - Anggota DPRD Kalbar saat berdialog dengan mahasiswa yang demo sebelum rusuh di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (8/10/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin kecewa dengan aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Kalbar yang berujung ricuh, Kamis (8/10/2020). Padahal menurutnya, DPRD Kalbar sudah membuka ruang komunikasi bagi mereka untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, massa menolak semua tawaran dialog yang diusulkan. Justru massa semakin beringas dan membuat kericuhan.

Mereka melempari botol ke unsur pimpinan dewan yang semula akan menemuinya. Membakar ban di halaman. Dan puncaknya bentrok dengan aparat yang melakukan penjagaan.

Bacaan Lainnya

Aksi lempar batu pun terjadi. Akibatnya, kantor DPRD Kalbar rusak. Kaca-kaca jendela pecah. Tanaman di halaman juga dirusak.

“Padahal kami sudah siapkan ruang untuk mereka menyampaikan tuntutan. Tapi mereka menolak. Kami dilempari. Kami seakan mau disandera. Saya sangat menyesalkan peristiwa demo ini,” kata politisi Nasdem tersebut.

Amin pun menilai, aksi demo mahasiswa dan buruh kali ini memang sepertinya ada kepentingan tertentu yang sengaja disusupi. Sebab, beberapa waku lalu, juga pernah terjadi aksi demo dengan gelombang massa yang tak kalah banyak. Namun, kala itu berjalan tertib. Tidak seperti aksi demo kali ini, yang diduganya memang tidak membawa solusi dan menginginkan kekacauan.

“Kami sangat menyesalkan aksi anarkis demo adik-adik intelektual kita ini. Saya sebagai orang tua merasa prihatin. Kami seoloah tidak dihargai. Padahal kami sangat terbuka untuk berdialog. Siap mendengar penyampaikan segala tuntutan,” ucapnya.

Amin menyebutkan, akibat demo ricuh tersebut fasilitas publik di kantor dewan porak-poranda. Termasuk ruang rapatnya yang biasa digunakan untuk menerima tamu, hancur dirusak.

“Jendela-jendela kayaknya habis pecah dilempari batu. Ini yang kita sayangkan. Karena gedung ini dibangun dengan uang rakyat,” tutupnya.

Polisi menduga, aksi Aliansi Mahasiswa di DPRD Kalbar ditunggani pihak tak bertanggung jawab. Satuan Reserse Kriminal Umum (Satreskrim) Polresta Pontianak sendiri menangkap 26 pendemo anarkis di Gedung DPRD Kalbar. Saat ini, polisi tengah mendalami motif pelaku.

Kabag Ops Polresta Pontianak, AKP Rizal mengatakan, sebelumnya aksi demontrasi tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang digelar mahasiswa berjalan aman. Namun aksi tersebut disusupi oknum yang tidak bertanggung jawab, sehinga keadaan berakibat ricuh.

“Oknum tersebut berhasil kita amanakan sekitar 26 orang. Saaat ini masih kita dalami peran dan motif mereka, dan status mereka, apakah pelajar dan lain sebagainya,” katanya.

Rizal memastikan tak ada yang terluka akibat kejadian itu, baik mahasiswa dan anggota. Situasi saat ini sudah aman. Namun pihaknya masih melakukan patroli di objek vital.

Terpisah, Presiden mahasiswa IAIN Pontianak Muhammad Ali Fahmi menyayangkan terjadinya kericuhan dalam unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang awalnya digelar damai di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (8/10/2020).

Menurutnya kericuhan terjadi karena disusupi oknum tak bertanggung jawab di luar mahasiswa.

“Tadi massa yang di depan DPRD yang tidak pakai atribut kampus di luar dugaan kita. Kita tidak tahu mereka datangnya dari mana. Bisa dikatakan aksi kami disusupi oleh orang-orang tak bertanggungjawab,” tegasnya.

Dia tak tahu asal massa tersebut. Yang jelas aksi ini mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa.

“Terkait tadi ada yang tidak pakai almamater atau atribut kampus, saya tegaskan mereka bukan bagian dari kita. Bukan bagian dari aliansi mahasiswa,” tegasnya.

Sebelum terjadinya kericuhan itu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa juga telah menstrelikan barisan agar oknum-oknum yang membuat kericuhan tersebut bisa diamankan oleh aparat kepolisian. Sebab, jauh hari sebelum menyampaikan aspirasi di DPRD, mahasiswa ingin apirasi disampaikan dengan damai.

Untuk itulah kejadian yang terjad diakuinya di luar prediksi. Dirinya pun menyayangkan, pesan yang ingin disampaikan ke DPRD tidak tersampaikan.

“Kita sebelumnya sudah konsolidasi, kita sepakat apa yang mau kita tuntut, kita sepakat bagaimana strateginya penyampaian aspirasi ini yang jelas kita sudah komitmen tidak anarkis. Kita aksi damai,” terangnya.

Kordinator BEM Nusantara ini juga memastikan, bahwa tujuan mereka ke DPRD hanya untuk menyampaikan aspirasi penolakan secara formil pengesahan UU Cipta Kerja, yang proses pengesahannya dinilai cacat demi hukum. Dia pun berharap DPRD Kalbar tak trauma dengan aksi mahasiswa.

Mereka berencana menyusun strategi untuk aksi ulang, agar pesan tersampaikan.

“Kami harap nantinya mereka bisa menerima kami ketika kami hadir kembali untuk menyampaikan pesan yang sudah kami siapkan. Kita akan konsolidasi dulu bersama Aliansi Mahasiswa. Yang jelas, kalau pun nanti ada aksi lagi, kami pastikan kami aksi damai,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *