Ricuh Aksi Tolak Omnibus Law Kalbar, 10 Mahasiswa Terluka

RUSUH - Aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Kalbar yang berakhir ricuh, Kamis (8/10/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sebanyak 10 mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalimantan Barat terluka usai aksi tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (8/10/2020) berakhir ricuh. Mereka berasal dari Universitas Tanjungpura enam orang, dua dari Politeknik Negeri Pontianak, satu IAIN Pontianak, dan satu lainnya dari IKIP PGRI Pontianak.

“Ada dua luka parah di bagian kepala, dari Untan,” kata Korlap Aksi Aliansi Mahasiswa, Ansharuddin.

Bacaan Lainnya

Mereka yang luka parah di kepala adalah seorang lelaki dan perempuan. Sedang delapan lainnya luka ringan. Hingga kini timnya masih mengumpulkan informasi dari masing-masing universitas.

Penyebab mereka luka pun masih didalami. Akan tetapi dia memastikan ricuh di DPRD Kalbar bukan berasal dari massa Aliansi Mahasiswa. Mereka memakai almamater sebagai identitas.

“Kami tegaskan (massa rusuh) bukan bagian dari aliansi. Ada penumpang gelap,” jelas Ansharuddin.

Ketika ricuh terjadi, massa Aliansi Mahasiswa sudah memisahkan diri. Akibat peristiwa itu pun, tuntutan belum sempat disampaikan ke DPRD Kalbar.

Dalam pers rilis yang mereka buat, Aliansi Mahasiswa menilai RUU Omnibus Law Ciptaker tidak memiliki landasan hukum dan didalamnya terdapat pasal-pasal yang bermasalah yang menciderai hak-hak pekerja, masyarakat dan lingkungan. Kerja cepat tersebut bertolak belakang dengan lambannya penanganan Covid-19 yang hari ini menyengsarakan rakyat.

Mereka merinci kegagalan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pertama, Pemerintah dan wakil rakyat Indonesia telah gagal menjaga hak-hak hidup rakyat dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945, yang dibuktikan dengan dipaksakannya pengesahan RUU Omnibus Law yang tidak memiliki landasan hukum dan menyengsarakan rakyat.

Kedua, Pemerintah dan wakil rakyat Republik Indonesia telah gagal dalam mengelola negara sesuai dengan amanat amandemen Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-empat, dibuktikan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial diantara masyarakat, tidak diutamakannya pendidikan, dan lemahnya sektor kesehatan.

Ketiga, Pemerintah dan wakil rakyat Indonesia telah menindas hak-hak rakyat dalam bersuara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3, dibuktikan dengan masih begitu banyaknya kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat dalam bersuara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *