Langgar Aturan, APK Paslon Pilkada Ketapang Ditertibkan

TERTIBKAN - Bawaslu Kabupaten Ketapang bersama dengan Panwaslu Kecamatan Delta Pawan dan Satuan Polisi Pamong Praja, menertibkan APK milik Paslon yang terpasang ditempat yang tidak sesuai ketentuan, Sabtu (10/10/2020).

KETAPANG, insidepontianak.com – Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan ditertibkan Bawaslu Kabupaten Ketapang bersama dengan Panwaslu Kecamatan Delta Pawan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Sabtu (10/10/2020).

Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Ronny Irawan mengatakan penertiban APK bukan untuk menghambat aktivitas berkampanye paslon. Namun memastikan supaya tidak ada APK yang dipasang di luar lokasi ketentuan.

Bacaan Lainnya

Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu sudah menggunakan pendekatan persuasif dengan mengirim imbauan tertulis kepada seluruh Paslon agar secara mandiri melakukan upaya penertiban. Baik dengan cara dilepas atau dipindahkan pada lokasi yang diperboleh dalam waktu 1×24 jam.

Bawaslu mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berpartisipasi pada kegiatan penertiban APK. Termasuk pendampingan dari jajaran Polres Ketapang. Ke depan dia berharap paslon lebih selektif dalam menentukan lokasi pemasangan APK, serta dapat mensupervisi personel yang ditugaskan melakukan pemasangan.

“Hal tersebut agar tidak terulang lagi pemasangan pada lokasi yang dilarang dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, jika nanti ada APK yang keberadaannya bermasalah, maka Bawaslu bersama pihak terkait tidak akan segan untuk melakukan tindakan penertiban kembali,” katanya.

Ronny menyampaikan apresiasi kepada Paslon yang telah bersikap kooperatif dengan kesadarannya telah melakukan penertiban APK sendiri. Khususnya terhadap APK yang berada di papan reklame, mengingat pemasangan APK di papan reklame termasuk yang tidak difasilitasi oleh KPU Ketapang.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Delta Pawan, Theo Bernadhi mengatakan pihaknya bersama Panwaslu Kelurahan/Desa akan terus menginventarisir keberadaan APK khususnya di Delta Pawan untuk kepentingan penertiban. Jika masih terdapat APK di lokasi yang tidak sesuai ketentuannya, akan ditindak.

“Untuk waktu penertiban kami akan koordinasikan kembali dengan Bawaslu, yang jelas harapan kami sama dengan Bawaslu agar Paslon atau tim kampanye dapat memasang APK di lokasi yang telah ditentukan dan tidak memasang dilokasi yang dilarang,” mintanya.

Aturan melarang pemasangan APK di fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, fasilitas milik pemerintah termasuk di tiang listrik, pohon pemerintah. Di Delta Pawan, ada larangan di tiga lokasi yang sesuai ketentuan yakni di Jalan Suprapto, Agus Salim dan Jendral Sudirman.

“Namun ada pengecualian jika APK terpasang di kantor atau sekretariat partai dan posko pemenangan paslon,” terangnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *